Connect with us

Politik

Anies Klaim Sumur Resapan DKI, DPRD: Jika Efektif Tidak Banjir

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan efektivitas program sumur resapan yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan bagi banjir di DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan banjir kembali mengepung ibu kota di awal tahun 2021.

Bahkan, Ida mengatakan setidaknya sudah tiga kali DKI Jakarta dilanda banjir pada bulan Februari ini dengan banjir paling parah terjadi pada hari Sabtu (20/2), ada 113 RW terendam banjir di Jakarta. “Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong,” kata Ida di Jakarta, Senin (22/2).

Politikus senior PDIP ini membeberkan pada tahun ini Pemprov DKI menganggarkan Rp400 miliar untuk program sumur resapan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021. Ida menyayangkan jika anggaran Rp400 miliar itu untuk menjalankan program drainase vertikal yang belum terbukti ampuh menanggulangi banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Wagub Ariza Ingatkan Warga DKI Siaga Banjir 

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf tetap bersikukuh menyebut program pembuatan sumur resapan efektif dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Juaini mengklaim beberapa lokasi yang sebelumnya kerap tergenang pun kini bebas banjir, seperti di Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

“Sangat efektif, ya, beberapa lokasi yang selama ini sering terjadi genangan, di lokasi itu karena ada sumur resapan air hilang lari ke sumur resapan,” katanya.

Meski demikian, Juaini mengakui pembuatan sumur resapan yang telah rampung dibuat masih jauh dari target.Pasalnya, baru 2.794 sumur resapan yang dibuat pada tahun 2020 masih jauh dari pencanangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menargetkan 1,8 juta sumur resapan.

“Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua. Nah sekarang lagi diproses vendornya, ada 100. Kami harapkan vendornya banyak jadi yang kerja juga banyak sehingga program bisa cepat kami jalankan,” tuturnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPR Pertanyakan Progres Renovasi Rumah Sakit yang Dilakukan Kemenhan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mempertanyakan progres renovasi 110 rumah sakit yang dilakukan Kementrian Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi Covid-19. Farhan menilai, renovasi yang bersumber APBN itu tidak transparan.

“Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi I belum mendapatkan rincian program refocusing dari Kemenhan tersebut,” kata Farhan dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Maret 2021.

Di samping itu, dari observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Karena itu, wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocusing anggaran Kemenhan untuk Covid-19.

“Akan menyoroti program hasil refocusing anggaran Kemenhan untuk Covid-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocusing anggaran Kemenhan,” ujarnya.

Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran Covid-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.

“Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir,” katanya.

Farhan pun meminta Kemenhan transparan dengan pengelolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.

“Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing-masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandemik Covid-19 di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian dan lembaga (K/L) melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyatakan, selain refocusing anggaran, Kementerian Pertahanan juga tengah melakukan renovasi pada 110 rumah sakit. Rumah sakit ini nantinya akan menampung pasien Covid-19.

“Mereka lagi membenahi sekitar 110 rumah sakit yang selama ini dikelola oleh TNI dan juga Kemenhan, yang kemudian ini bisa digunakan untuk menangani pasien dampak Covid yang tentunya akan lebih baik pelayanannya, dan juga bukan hanya untuk 2020, dan ke depan,” ujarnya, Selasa 16 Juni 2020.

Menurut Askolani, terkait realisasi belanja K/L yang tercatat hingga kini, dia menjelaskan untuk Kemenhan terjadi penurunan 3 persen dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, Kementerian Pertahanan sendiri sudah berhasil menghemat Rp13 triliun untuk pagu belanja eksisting.

HY

Continue Reading

Politik

Tak Miliki Kapasitas, Barisan Massa Demokrat: AHY Harus Mundur

Published

on

By

Tak Miliki Kapasitas, Barisan Massa Demokrat: AHY Harus Mundur

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Barisan Massa Demokrat, Supandi R Sugondo, menganggap Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak memiliki kemampuan dalam memimpin partai berlambang mercy. Mereka kemudian khawatir partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY justru akan mendekati kehancurannya.

“Kami melihat Partai Demokrat akan hancur kalau masih di Pimpin AHY. Karena telah terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan serta ketidakmampuan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat,” ujar Supandi, Selasa (2/3). BMD sendiri merupakan salah satu organisasi sayap partai.

Ia pun meminta (AHY) untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu dikatakan Supandi mewakili keinginan jajaran DPP dan pengurus BMD di Indonesia. Pernyataan Supandi itu bahkan dibuat secara tertulis yang ditandatangani sejumlah pengurus BMD.

“Dengan ini saya sebagai ketua umum, jajaran DPP dan Kepengurusan BMD di daerah Seluruh Indonesia meminta dengan hormat Supaya Ketua Umum Partai Demokrat AHY Segera mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Supandi.

IG

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Published

on

By

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Channel9.id-Jakarta. Ketua Kader Muda Demokrat (KMD)Aswin Ali Nasution yang mengatasnamakan organisasi KMD untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Sementara Wakil Ketua KMD Kamhar Lakumani justru tak sependapat dengan sikap Aswin.

Bahkan, ia mengutuk keras pernyataan sikap yang disampaikan, sebab sebelumnya, KMD bersama organisasi sayap yang lain telah sepakat dan bersama-sama menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekad mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Perubahan sikap secara mendadak tanpa melalui mekanisme organisasi ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan menimbulkan mosi tidak percaya,” kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3).

Dirinya juga mempertanyakan alasan Aswin menyoroti kepemimpinan AHY dan mengangkat isu penyelamatan partai. Kamhar menegaskan, sampai saat ini KMD solid di bawah kepemimpinan AHY.

“Kita semua bisa menyaksikan, kurang dari setahun PD di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY, telah banyak gebrakan yang dilakukan dan capaian yang diraih. Mulai dari gerakan perang semesta melawan Covid-19, Bina UMKM dan free Wifi dan sebagainya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, AHY juga dinilai berhasil pada  perhelatan Pilkada serentak 2020 lalu. Ia mengungkapkan, capaian tersebut terkonfirmasi pada hasil survei dari berbagai lembaga survei yang menempatkan Partai Demokrat kembali masuk tiga besar di bawah kepemimpinan AHY.

“Segenap kader Partai Demokrat menyadari, kebutuhan objektif PD adalah adanya figur pemersatu yang memiliki nilai jual yang tinggi serta memiliki kecakapan untuk mengawal dan memimpin Partai Demokrat untuk kembali memenangkan hati, pikiran dan pilihan rakyat, dan jawaban atas kebutuhan objektif itu adalah mas Ketum AHY,” ucap deputi Bappilu Partai Demokrat itu.

Dia menilai, pihak luar yang menginginkan KLB hanya segelintir. Oleh karena itu, Kamhar meminta, agar Aswin tidak menjual Partai Demokrat dan KMD.

“Kami tegaskan Partai Demokrat dan KMD is not for sale. Jadi Aswin jangan jual-jual KMD,” tegasnya.

Kamhar mengungkapkan, berdasarkan hasil komunikasi dengan pengurus dan jajaran pimpinan DPP KMD, Partai Demokrat akan mengganti kepemimpinan KMD yang saat ini dipimpin Aswin. Hal tersebut lantaran kondisi organisasi KMD saat ini yang terkesan hidup segan mati tak mau akibat buruknya kepemimpinan Aswin yang mengabaikan regenerasi dan konsolidasi

Sebelumnya, Ketua KMD Aswin Ali Nasution mendukung adanya usulan KLB di Partai Demokrat. Selanjutnya, dia akan membawa usulan tersebut ke DPP Partai Demokrat.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC