Connect with us

Nasional

Kapolri Terbitkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat bernomor SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat 19 Februari 2021.

Isi surat itu menegaskan Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan UU itu dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Kapolri.

Dalam melaksanakan hal ini, Polri harus mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Adapun penyidik Polri diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hari Perempuan, DPR Serukan Perang Melawan Kekerasan Gender

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada para perempuan Indonesia untuk terus mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Azis, perang melawan KBG atau kekerasan seksual harus juga melibatkan kaum pria.

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” sambungnya.

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita. “Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP-PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan, gerakan PKK memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski begitu, dalam bekerja organisasi ini tidak bisa mengandalkan anggota TP-PKK sendiri. Untuk itu, Tri meminta TP-PKK dapat bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Komunitas Masyarakat Sosialisasikan Masker

“Salah satunya kita tadi sudah saksikan ada kerja sama dengan pihak Isuzu di mana dengan kerja sama itu kita juga bisa membantu beberapa Posyandu dengan bantuan sekitar 100 alat timbang,” ujarnya.

Kemitraan dan sinergitas ini, kata Tri, sangat diperlukan mengingat anggaran TP-PKK cukup terbatas untuk menjalankan semua program.

Tri menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukannya, ia menilai kerja sama TP PKK harus dilakukan juga dengan internal Kemendagri yang memiliki banyak program.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada tim panitia perumus, agar program-program yang ada dapat disinergikan, sehingga tidak hanya menunggu permintaan kementerian dan lembaga di luar Kemendagri. Tri menekankan agar TP-PKK berperan sebagai subjek dalam melaksanakan program pemerintah.

Selain itu, Tri juga meminta kepada semua Ketua TP-PKK di tingkat provinsi untuk bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.

“Kepada Ibu-Ibu semua pengurus PKK pusat, provinsi, dan semua kader provinsi yang mengikut Rakernas, selamat bekerja untuk merumuskan semua strategi dan rencana kita ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis TP-PKK Pusat juga menerima bantuan berupa 100 timbangan bayi dari donatur. Timbangan tersebut diperuntukkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang mebutuhkan.

Continue Reading

Nasional

Kemendikbud: Pembukaan Kampus Sesuai SKB 4 Menteri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyatakan pembukaan kampus masih mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Dalam SKB itu, pimpinan kampus dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai penerapan protokol kesehatan.

“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin 8 Maret 2021.

Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Nizam menyatakan, masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa akan segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Karena itu, sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Nizam.

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi.

“Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC