Connect with us

Hot Topic

Top! Pemerintah Anggarkan Rp 50 Miliar untuk Rumah Fakir Miskin

Published

on

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 50 miliar untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di 2021. Kata dia, bantuannya ini sebesar Rp 15 juta per kepala keluarga.

Asep menjelaskan terdapat peningkatan pagu anggaran di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dari pagu indikatif TA 2021.

Baca juga: Bantuan Subsidi Gaji Berlanjut Sampai 2021 

Tambahan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk Bantuan Sosial Sembako yang memiliki target 18.5 juta KPM dengan indeks bantuan Rp200.000/KPM/bulan. Target tersebut naik sebanyak 2,9 juta KPM dan indeks bantuan naik sebesar Rp 50.000, di mana sebelumnya target awal Program Sembako sebanyak 15.6 juta KPM dengan indeks Rp150.000/KPM/bulan.

“Tambahan anggaran juga digunakan untuk Bantuan Sosial Tunai bagi 10 juta KPM dengan durasi 6 bulan, Bantuan Sosial RSRTLH Rp 50 Miliar, serta Dukungan Anggaran Program Penanganan Fakir Miskin TA 2021,” tutur Asep, Selasa (15/9/2020) dikutip CNBC.

Asep menambahkan, data penerima RSRTLH tersebut harus yang sudah terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Bantuannya Rp 15 juta per kepala keluarga,” katanya tanpa menjelaskan detail berapa KK yang akan mendapatkan bantuan ini.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Rekor Baru, Kasus Positif Corona Nyaris 5 Ribu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jumlah kasus positif virus COVID-19 di Indonesia pada Jumat 25 September 2020 menjadi rekor baru. Kasus positif bertambah 4.823 sehingga total tercatat 266.845 positif, 196.196 sembuh, 10.218 meninggal.

Jumlah pemeriksaan spesimen hari ini ada 46.133. Sementara itu jumlah suspek mencapai 112.082 orang.

Detail perkembangan virus Corona di Indonesia pada Jumat (25/9/2020), yakni kasus positif bertambah 4.823 menjadi 266.845. Pasien sembuh bertambah 4.343 menjadi 196.196. Pasien meninggal bertambah 113 menjadi 10.218

Sebelumnya pada Kamis, 23 September 2020, jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 tercatat 262.022 kasus, sembuh 191.853, dan meninggal 10.105 kasus.

Baca juga: Ngeri, Kasus Covid-19 Bertambah 4.634

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut 50 persen dari total kasus aktif corona di Ibu Kota adalah pasien tanpa gejala. Maka dari itu, ia dan pihaknya memastikan agar tempat isolasi mandiri di DKI Jakarta tetap tersedia dengan baik.

“Kasus-kasus di DKI Jakarta sekitar 50 persen kasus aktif adalah tanpa gejala, dari 50 persen tanpa gejala ini tentunya yang membutuhkan tempat isolasi mandiri,” kata Widyastuti dalam siaran pers BNPB melalui kanal YouTube Kamis (24/9/2020).

Lebih lanjut, Widyastuti menjelaskan bagi orang yang dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala bisa melapor ke puskesmas setempat dan menunjukkan bukti hasil tes, sehingga nantinya pihak puskesmas bisa menyediakan tempat isolasi mandiri untuk pasien.

Sementara itu, Widyastuti juga menjabarkan kategori pasien COVID-19 di DKI Jakarta. “Sekitar 50 persen kasus di DKI adalah asimptomatik, kami memilah lagi ada asimptomatik 50 persen, kemudian ringan 15 persen, sedang 20 persen, berat sekitar 13 persen dan yang membutuhkan ICU sekitar 4 persen,” jelasnya.

Hingga kini, Jumat (25/09) siang, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 67.638 kasus. Sementara total pasien sembuh sudah sebanyak 52.742 orang dan 1.664 lainnya meninggal dunia.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Berkas Djoko Tjandra Dinyatakan Lengkap, Barbuk dan Tersangka Diserahkan ke JPU 28 September

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. JPU telah menyatakan lengkap berkas perkara tiga tersangka kasus surat jalan Djoko Tjandra. Ketiganya yakni Anita Dewi Anggraeni Kolopaking (ADK), Brigjen Prasetijo Utomo (PU), dan Djoko Soegiarto Tjandra (JST).

“Rencananya pada Senin 28 September 2020 akan dilaksanakan tahap II dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke JPU,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Bareskrim Polri, Jumat (25/9).

Awi menjelaskan, berkas para tersangka itu dinyatakan telah lengkap pada Kamis 24 September 2020.

“Berdasarkan surat dari Jampidum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung terhitung sejak kemarin Kamis 24 September 2020, berkas perkara surat jalan palsu dengan tersangka ADK, PU, dan JST dinyatakan lengkap oleh JPU,” katanya.

Baca juga : LPSK Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Kasus Djoko Tjandra

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka di kasus surat jalan palsu.

“JST dikenakan Pasal 263 ayat 1 dan 2, Pasal 426, Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Jumat (14/9).

Ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu, yakni PU (Brigjen Prasetijo Utomo), A (Anita Kolopaking), dan JST (Joko Soegiarto Tjandra) alias Djoko Tjandra.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kapolda Kalsel Instruksikan Jajaran Bubarkan Kampanye Pilkada Bila Langgar Protokol Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Nico Afinta mengintruksikan jajarannya bertindak tegas jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada tiap tahapan Pilkada 2020. Terlebih, Pilkada 2020 segera memasuki masa kampanye.

Untuk diketahui, masa kampanye pilkada serentak 2020 berlangsung selama 71 hari. Kampanye dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember sebelum pencoblosan 9 Desember mendatang.

“Bubarkan kegiatan kampanye melanggar protokol kesehatan. Kita harus tegas demi keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/9).

Diketahui, KPU mengeluarkan peraturan untuk mencegah kerumunan massa. Di antaranya melarang gelaran kampanye memakai pentas seni, panen raya, atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai, perlombaan hingga kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.

“Apabila peringatan tak diindahkan, petugas berhak menghentikan dan membubarkan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Pelakunya kami proses hukum,” lanjutnya.

Baca juga : IPW Minta Sultan HB X Jogjakarta Larang Liga 1

Nico menjelaskan, hal ini didasari mulai dari Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular hingga pasal 212 dan pasal 218 KUHP, yang mengatur tentang perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan kewajibannya.

Karena itu, pasangan calon dapat memanfaatkan sarana virtual seperti media sosial, konferensi video hingga aplikasi Zoom dalam menyampaikan programnya ke pemilih.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC