Connect with us

Hot Topic

6.800 Personel Gabungan Dikerahkan, Pantau Kepatuhan Terapkan Protokol Kesehatan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 6.800 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk memantau kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 saat PSBB. Personel gabungan tersebut disebar di wilayah Jakarta, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

“6.800 personel itu terdiri terdiri dari personel TNI-Polri dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu yakni Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Selasa (15/9)

Yusri menyampaikan, tiap pihak membagi tugas masing-masing dalam mendisiplinkan masyarakat. Ada yang patroli sampai melakukan razia.

“Sistemnya ada yang bertugas melakukan patroli hingga melakukan razia atau sidak di tempat-tempat keramaian,” kata Yusri.

Yusri menjelaskan, operasi ini adalah Operasi Yustisi dengan penindakan berdasarkan Pergub 79 tentang kedisiplinan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

Dalam menjalankan pergub ini, pihaknya akan bersikap tegas di masa PSBB ini, namun tetap humanis dalam menegakkan aturan.

“Kita akan melakukan tindakan tegas, tetapi persuasif dan humanis, dengan mengharapkan bahwa masyarakat mau sadar taat dan disiplin tentang protokol kesehatan,” pungkas Yusri.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kementerian Dalam Negeri Sebut 48 Daerah Belum Susun Aturan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. “Untuk provinsi, sudah 34 provinsi (100 persen) menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 48 kabupaten/kota atau 9 persen yang belum menyelesaikan, 33 kabupaten/kota (7 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 432 kabupaten/kota (84 persen),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Rabu, 23 September 2020.

Sebelumnya, Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan perkada-nya paling lambat Jumat, 18 September 2020. “Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk memastikan dan dikoordinasikan, dilakukan atensi khusus, dan terus di-‘update’ apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” kata dia.

Sebanyak 48 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan perkada tersebut, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Lebong, Seluma, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Kediri.

Kemudian, Sambas, Maybrat, Pegunungan Arfak, Kab Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Kemendagri juga merilis khusus data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. “Ada sembilan provinsi yang melaksanakan pilkada selesai semua perkada-nya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng,” kata Bachtiar.

Sudah ada 34 kota yang menyelesaikan, sementara tiga kota lainnya belum selesai dari total 37 kota yang melaksanakan Pilkada 37 kota, sementara dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada ada 36 kabupaten yang belum menyelesaikan perkada. Bahtiar memberikan catatan khusus bahwa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan sebagian besar di daerah yang menggelar Pilkada 2020.

 

Continue Reading

Hot Topic

Mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Dituntut 20 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara. Hendrisman dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,8 triliun. “Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Hendrisman Rahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU), Yanuar Utomo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 23 September 2020.

Hal yang memberatkan dari perbuatan Hendrisman adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk menghadirkan kondisi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Perbuatan terencana, terstruktur dan masif dan berimplikasi pada timbulnya kesulitan ekonomi nasabah Asuransi Jiwasraya,” kata jaksa.

Tuntutan berdasarkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, menurut jaksa penuntut, ada tujuh perbuatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

Pertama, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan melakukan kesepakatan dengan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Kedua, pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP), tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama.

Ketiga, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO adn SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Keempat, ketiga terdakwa melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Kelima, ketiga terdakwa mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Keenam, Henderisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan underlying 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer. Produk reksadana itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Ketujuh, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah menerima uang, saham dan fasilitas dari Heru Hidayat, Benny Tjokrosatpuro melalui Joko Hartono Tirto terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

Sejak 2008 sampai 2018 Hendrisman, Hary dan Syahmirwan telah menggunakan dana hasil produk PT AJS berupa produk nonsaving plan, produk saving plan maupun premi korporasi  sekitar Rp 91 triliun untuk investasi saham, reksa dana maupun medium term note (MTN). Pada periode yang sama, ketiga terdakwa sepakat untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.

Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Saham yang dibeli adalah saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik Heru Hidayat secara langsung melalui broker, PT HD Capital dan PT Dhanawibawa Sekuritas yang ditunjuk oleh Joko Hartono Tirto.

Dalam pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS periode 2008-2018 itu telah menimbulkan kerugian negara cq PT AJS sekitar Rp16,8 triliun sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008-2018 BPK RI.

Adapun Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014 Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara.

Continue Reading

Hot Topic

Said Didu: Ada Kesamaan Skandal Jiwasraya dan Bank Century

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan ada kesamaan yang terjadi antara kasus Jiwasraya dengan Bank Century. Menurut Didu, keduanya sama-sama terjadi menjelang pemilihan presiden. Kasus Bank Century terjadi pada 2009, sedangkan kasus Jiwasyara terjadi pada 2016-2019.

“Perampokan Jiwasraya maupun Bank Century terkait dengan kekuasaan. Jadi penyertaan modal negara ini bukan untuk menyelamatkan Jiwasyara tetapi untuk menutupi perampokan yang terjadi menjelang pilpres 2019,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Hersubeno Arief pada Selasa (22/09).

Baca juga: Jiwasraya Rugikan Negara 168 T, pakar Hukum: Ada Itikad Jahat 

Didu menilai, perampokan terhadap Jiwasraya ini jauh lebih rumit ketimbang perampokan terhadap Bank Century, karena dalam kasus Bank Century perampoknya terfokus.

Ia lantas menyebut, penyertaan modal negara (PMN) dalam kasus perampokan Jiwasraya merupakan sebuah tindakan yang salah.

“Mengambilalih terhadap perampokan itu sangat salah. Dan Jiwasraya ini jelas dirampok. Tapi negara mengambil alih untuk menyelamatkannya melalui penyertaan modal negara,” ucapnya.

Dalam dunia perbankan, kata Didu, penyertaan modal negara itu disebut dengan bail out. Karena itu, kasus yang terjadi dengan Jiwasraya itu sama seperti kasus yang menimpa Bank Century.

Didu pun menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai orang yang bertanggung jawab. “Orang yang melakukannya juga sama, yaitu Sri Mulyani. Dan itu perlu diwaspadai,” tandasnya.

Sri Mulyani, kata Didu, akan menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya.

Ia mempertanyakan sikap Sri Mulyani yang begitu mudah menggelontorkan dana besar untuk menambal perusahaan yang dirampok.

Didi pun membandingkan dengan sikap Sri Mulyani pada tahun 2007. Saat itu, ucap dia, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menolak permintaan penanaman modal negara (PMN) dari Jiwasraya sebesar Rp3 triliun.

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC