Connect with us

Hot Topic

Irjen Napoleon Bonaparte Didakwa Terima Suap Sekitar Rp6 Miliar

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar Rp2.145.743.167 (US$200 Ribu) dan Rp3.961.424.528 ( US$270 ribu) dari terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Suap total sekitar Rp6 miliar itu dimaksud supaya Napoleon menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktrorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan cara Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yaitu surat nomor B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor 8 1036/V/2020/NCB-Div HI tgi 05 Mei 2020,” ujar Jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11).

“Yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. DJoko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi,” lanjut Jaksa.

Jaksa menyampaikan, April 2020, Djoko melakukan komunikasi dengan pengusaha Tommy Sumardi. Tujuanya, supaya Djoko bisa masuk wilayah Indonesia secara sah guna mengurus Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Djoko dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan.

Dalam komunikasi itu, Djoko bertanya kepada Tommy tentang status Interpol Red Notice dirinya di Divhubinter Polri. Hal itu ditanyakan karena sebelumnya dirinya mendapat informasi Interpol Red Notice atas namanya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis.

Dari masalah itu, Djoko berhubungan dengan Napoleon dan eks kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Prasetijo mengantarkan Tommy, orang suruhan Djoko, untuk bertemu dengan Napoleon. Pada 16 April 2020, Tommy turut membawa paper bag warna gelap (merah tua) dalam pertemuan di gedung TNCC Mabes Polri.

Napoleon menyatakan akan mengecek dan meminta waktu bertemu keesokan harinya. Esok hatinya, Napoleon menyampaikan, Red Notice DJoko Tjandra bisa dibuka.

“Karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya”.

Kemudian Tommy menanyakan nominal uang yang harus dibayar. Napoleon menjawab , “3 lah ji (Rp3 milliar)”.

Penyerahan uang pertama sebesar US$100 ribu. Dalam perkembangannya, uang dibagi dua dengan Brigjen Prasetijo sehingga masing-masing mendapat US$50 ribu.

“Namun Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan ‘Ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata “petinggi kita ini”,” kata Jaksa.

Atas perbuatannya itu, Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polisi Pastikan Perkara RS Ummi Tetap Dilanjutkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan, kepolisian sudah memanggil sejumlah pihak terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19.

“Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu,” katanya, Senin (30/11).

Menurutnya, langkah Rumah Sakit atau RS Ummi yang diduga menghalangi Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor termasuk pidana murni.

“Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini,” kata Ahmad Dofiri.

Baca juga: Polisi Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini 

Satgas Covid-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Rumah Sakit Ummi ke polisi pada Sabtu, 28 November 2020. Rumah sakit diduga menghalangi upaya tes swab oleh tim satgas COVID-19 terhadap Rizieq Shihab.

Dofiri mengatakan polisi bakal bertindak tegas terhadap siapapun yang kurang serius dalam penanganan Covid-19.

“Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur,” kata Dofiri.

Sebelumnya, Direktur Utama RS Ummi Andi Tata mengatakan RS Ummi didatangi Satgas Kota Bogor dan meminta tetap dilakukan uji usap kepada Rizieq. Bahkan menurut Andi, pihak Satgas menunggu hingga larut malam.

Menurut Andi, dari pertemuan dengan Satgas, pihak rumah sakit kemudian meminta Rizieq Shihab melakukan swab test.

Pada Jumat, 27 November, Rizieq kemudian melakukan tes usap. Tapi bukan pihak rumah sakit yang melakukannya, melainkan lembaga bernama Mer-C. “kami pun belum diberi tahu. Kalau sudah ada infonya, kami pasti koordinasikan dengan Pemkot,” kata Andi, Ahad, 29 November 2020.

Meski telah dilakukan swab test, Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan hal tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga akhirnya pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi menghalang-halangi tugas Satgas.

“Tapi setelah melakukan klarifikasi dan kami mengakui ini kelemahan internal kami dalam koordinasi dan komunikasi, pihak Pemkot pun memahami dan mencabut laporan itu,” kata Andi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Politikus PDI Perjuangan Prediksi Rizieq Shihab Jadi Tersangka dan Ditahan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat meyakini, usai Rizieq Shihab diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Rizieq akan ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, Polda Metro Jaya memanggil Rizieq sebagai saksi terkait pelanggaran protokol kesehatan pada Selasa 1 Desember 2020 besok.

“Ngakunya sehat, kita lihat aja besok, datang gak si begundal itu memenuhi panggilan, kalau dia datang, keyakinan saya setelah dia diperiksa sebagai saksi akan “dinaikkan” statusnya sebagai tersangka,” katanya, Senin (30/11).

Dia pun memprediksi usai ditetapkan sebagai tersangka, Rizieq akan ditahan atas perbuatannya.

“Setelah diperiksa sebagai tersangka dia akan ditahan karena melakukan perbuatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 160 KUHP,” lanjutnya.

Pun jika Rizieq tidak datang esok, penyidik akan memanggil Rizieq kembali.

“Dan kalau dia gak datang juga, pasti langsung dijemput paksa dan hari itu juga saya yakin dia ditahan  (setelah dia diperiksa sebagai saksi & sebagai tersangka),” katanya.

Dan jika saat dijemput tidak ada, Henry menilai, Rizieq akan masuk dalam daftar DPO.

“Tapi kalau waktu dijemput paksa dia gak ada di rumah dan gak diketahui keberadaannya, maka saya yakin dia akan masuk dalam daftar DPO dan dicekal (dicegah keluar negeri). We’ll see what will be happens,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Beredar video berupa azan yang menyelipkan lafaz ‘hayya alal jihad’ viral di media sosial. Muhammadiyah mengaku tak menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut.

“Saya belum menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut. Saya juga tidak tahu apa tujuan mengumandangkan azan dengan bacaan ‘hayya alal jihad’,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Senin (30/11/2020).

Abdul meminta aparat keamanan menelusuri sejumlah video yang beredar di masyarakat ini. Kementerian Agama juga harus meneliti hal itu.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Seruan Jihad FPI 

“Aparatur keamanan dapat melakukan penyelidikan dan memblokir supaya video azan tersebut tidak semakin beredar dan meresahkan masyarakat. Balitbang Kementerian Agama dapat segera meneliti,” ucapnya.

Abdul mengatakan ormas Islam di Indonesia juga wajib menuntut anggotanya tetap teguh ikut ajaran yang baik.

“Ormas-ormas Islam perlu segera memberikan tuntunan kepada para anggota agar tetap teguh mengikuti ajaran agama Islam yang lurus,” ujarnya.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyampaikan salah satu azan yang menyelipkan kata jihad memang ada di masjid yang berada di sekitar lingkungan Petamburan, Jakarta Pusat.

Aziz mengatakan seruan seperti itu wajar karena masyarakat menganggap ada ketidakadilan.

“Iya benar. Macam-macam itu di mana-mana ada di Petamburan, ada di Bogor,” ungkap Aziz saat dihubungi terpisah.

Ia menilai seruan azan dengan lafaz jihad wajar karena menilai ada ketidakadilan kepada ulama yang tak sepaham dengan pemerintah. Azis pun meminta ada perlakuan yang sama di sektor hukum.

“Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah.  Kan seharusnya tidak seperti itu, masyarakat kan diajarin pemerintah demokrasi Pancasila seperti apa menghargai pendapat, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum,” ujar Aziz.

“Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal sebaliknya. Ya wajar kalau rakyat marah makanya saya memiliki pandangan perlakukan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC