Connect with us

Hot Topic

Ketua MPR Nilai UU Ciptaker Permudah Kerumitan Berusaha

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, UU Ciptaker mampu merubah sejumlah kerumitan berusaha menjadi lebih mudah. Misalnya, kini tak ada lagi modal minimal Rp 50 juta untuk mendirikan perseroan terbatas (PT).

Kemudian, soal batas minimal anggota dalam mendirikan koperasi juga dipermudah, dari semula harus dua puluh orang untuk koperasi primer, menjadi hanya sembilan orang (pasal 6 ayat 1 UU Cipta Kerja). Pun sektor UMKM juga sangat dimanjakan.

“UU Ciptaker mewajibkan pemerintah memberikan banyak bantuan dari mulai perizinan, produksi, hingga pemasaran kepada pelaku UMKM,” kata Bamsoet, Senin (2/11).

Kemudian, UU Ciptaker bisa menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (pasal 12 ayat 1 hurup a), serta membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil (pasal 12 ayat 1 hurup b).

“Berbagai kemudahan yang diberikan dalam membuat PT, koperasi, maupun UMKM, seharusnya bisa merangsang setiap warga untuk memulai kegiatan usaha apapun,” kata Bamsoet.

Menurutnya, UU Ciptaker lahir untuk memperbanyak wirausaha. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya menjadi konsumen atas beragam barang impor, tapi bisa menjadi produsen yang mampu memenuhi kebutuhan logistik dalam negerinya.

“Dalam istilah Presiden Soekarno, Indonesia harus mampu berdikari secara ekonomi. Berdiri di atas kaki sendiri, tak bergantung negara lain. Semangat inilah yang mendorong kelahiran UU Ciptaker,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Corona Jateng Membludak, Opsi Pembukaan RS Khusus Mencuat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai mempersiapkan penambahan ruangan isolasi menyusul peningkatan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Skenario terburuknya adalah pembukaan rumah sakit baru khusus COVID-19.

Gubernur Jateng Ganjar mengatakan hal tersebut sempat dibahas dalam rapat. Namun saat ini diupayakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi.

“Pertama tambah dulu tempat tidur untuk ICU sama isolasi baik di rumah sakit atau yang mandiri. Untuk yang mandiri, karena banyak yang di rumah tidak nyaman sekarang siapkan, udah Donohudan (asrama haji Boyolali) buka sekarang, yang gede-gede. Hotel yang siap ya siapkan, nanti kita bayar, isolasi di sana kan nyaman. Beda kan kalau di stadion. Skenario berikutnya ya rumah sakit darurat. Sudah komunikasi sih dengan pusat, sudah siapkan dan menawari, skenario terakhir,” ujar Ganjar, Selasa (1/12).

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 

Menurutnya, saat ini ruang isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jateng sudah terisi lebih dari 60 persen sehingga harus sudah ada persiapan penambahan.

“Untuk persentasenya untuk ICU (terisi) 58,61 persen, isolasi COVID (terisi) 76,73 persen. Itungannya kalau sudah lebih 60 persen mesti siap-siap. Untuk ICU masih cukup, untuk isolasi sudah perlu ditambah,” kata Ganjar.

“Saya lihat ruangnya masih cukup. Badan Diklat yang ada di provinsi di Semarang hanya terisi 11. Jadi masih punya untuk isolasi,” imbuhnya.

Sementara untuk penambahan ruang isolasi di rumah sakit, lanjut Ganjar, bisa dengan memanfaatkan ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Sehingga tidak perlu membuat bangunan baru.

“Cuma yang penting di rumah sakitnya. Ada dua cara. Untuk penanganan non-COVID dipakai COVID kan tidak nambah,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis data terbaru lewat corona.jatengprov.go.id. Tercatat total ada 57.094 kasus virus Corona di Jateng hingga saat ini. Dari angka di tersebut, 8.998 pasien masih dirawat, 44.341 sembuh, dan 3.755 meninggal.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Ada 4.250 Tindak Pidana Siber Sepanjang Januari-November 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji menyampaikan, tren kejahatan siber mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.

Ada 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani Bareskrim sepanjang Januari hingga November 2020.

“Jumlah ini akan terus meningkat sampai akhir tahun, diperkirakan seperti itu,” katanya dalam Webinar ‘Membedah Tindak Pidana Siber Sebagai Tindak Pidana Asal TPPU’, Selasa (1/12).

Dia menyampaikan, meningkatnya angka kejahatan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menggunakan teknologi informasi selama pandemi.

“Selama pandemi kita melihat masyarakat banyak menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun masyarakat yang lain sehingga cukup meningkat, ketika transaksi face to face menurun,” katanya.

Bayu merinci, kasus-kasus tersebut terdiri dari pencemaran nama baik mendominasi dengan 1.581 kasus; penipuan 1.158 kasus; dan akses ilegal 267 kasus.

“Tiga kategori yang meningkat adalah pencemaran nama baik, penipuan, dan akses ilegal. Dua terakhir ini, penipuan dan akses ilegal sangat erat hubungannya dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” kata Bayu.

Jika dilihat secara tahunan, tren kasus tindak pidana siber juga terus meningkat yakni dari 2.609 kasus (2015), 3.110 kasus (2016), 3.109 kasus (2017), 4.360 kasus (2018) dan 4.585 kasus (2019).

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC