Channel9.id – Jakarta. Polri mengerahkan 456.141 personel untuk mengamankan Pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020.

“Sementara khusus untuk pengamanan saat pemungutan suara ada 145.189 personel,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Jumat (4/12).

Selain itu, Awi menyatakan, ada tambahan kekuatan pasukan dari Brimob untuk Pilkada, yakni 3.100 personel. Mereka disebar ke beberapa provinsi, termasuk Papua.

“Untuk Jambi 400 personel, Kepri 200 personel, Kaltara 200 personel, Sulsel 500 personel, Sulteng 400 personel, Sultra 300 personel, Papua Barat 500 personel dan Papua 600 personel,” kata dia.

Awi menambahkan, Badan Intelijen Keamanan Polri juga sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik di pelaksanaaan Pilkada Serentak 2020.

“Badan Intelijen Keamanan sudah menyusun dengan metode penelitian dan skoring,” ujar Awi.

Potensi kerawanan Pilkada itu dilihat dari Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP). Daerah dengan skor 0-33 termasuk kurang rawan, daerah dengan skor 33,01-66 adalah rawan dan daerah dengan skor 66,01-100 merupakan daerah sangat rawan.

Hasilnya ada sembilan provinsi yang tergolong daerah kurang rawan, kemudian untuk kota ada 37 dengan rincian sangat rawan, rawan ada tiga, kurang rawan 34. Dan tingkat kabupaten ada 35 kabupaten rawan, kurang rawan 189.

Pemetaan potensi kerawanan dalam IPKP ini menggunakan lima dimensi, yaitu dimensi penyelenggara, peserta, partisipasi masyarakat, potensi gangguan kamtibmas dan ambang gangguan. Masing-masing dimensi terdiri dari 17 variabel dan 118 indikator.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)