Connect with us

Hot Topic

Polri Periksa Anak Gus Nur Terkait Kasus Ujaran Kebencian

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan satu orang saksi terkait dengan kasus ujaran kebencian yang menimpa Gus Nur.

Satu orang yang diperiksa tersebut merupakan anak Gus Nur yakni Muhammad Munjiat (M). Dia diperiksa untuk mengetahui keterlibatannya dalam video wawancara antara Gus Nur dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

“M pada pukul 13.30 Wib dilakukan pemeriksaan terkait perannya terlibat bersama SN dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sejauh mana keterlibatannya membuat video, penguploadan dikarenakan nama yang bersangkutan sesuai dengan channel YouTube yang digunakan, pengeditan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (2/11).

Di samping itu, Polisi akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam video tersebut. Salah satunya Refly pada Selasa (3/11) besok.

“Orang-orang yang berada di dalam proses pembuatan video tersebut akan dilakukan pemanggilan termaksud saudara RH,” ujarnya.

Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Gus Nur terkait kasusnya itu.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei TII: DPR Lembaga yang Paling Korup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Lemhannas: Polri Tidak Boleh Kalah Hadapi Tekanan Ormas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC