Channel9.id, Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial di daerah. Dalam arahannya kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah Jawa dan Bali, Mendagri meminta pemerintah daerah menghidupkan kembali peran FKUB guna memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik berlatar belakang keagamaan.
Pesan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan arahan kepada kepala daerah serta Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali yang berlangsung di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Mendagri, stabilitas sosial dan keamanan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, upaya pencegahan konflik harus dilakukan sejak dini, termasuk melalui penguatan lembaga-lembaga yang berperan menjaga kerukunan masyarakat.
Ia menilai FKUB memiliki posisi strategis karena mampu menjadi wadah komunikasi antarumat beragama sekaligus menjembatani berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Di daerah yang FKUB-nya aktif, berbagai gesekan sosial dapat lebih cepat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum meluas.
“Biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama,” ujar Mendagri.
Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa peran FKUB tidak akan efektif apabila hanya diaktifkan ketika persoalan sudah muncul. Menurutnya, pendekatan preventif jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah konflik terjadi.
Karena itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang lebih konkret terhadap FKUB, termasuk melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan tersebut dinilai penting agar forum tersebut dapat menjalankan berbagai program pembinaan, dialog lintas agama, hingga pemetaan potensi kerawanan sosial secara berkelanjutan.
Selain menyoroti FKUB, Mendagri juga mengingatkan pentingnya soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Ia menegaskan bahwa wilayah Jawa dan Bali memiliki peran strategis karena menjadi pusat aktivitas nasional dan dihuni sekitar 60 persen penduduk Indonesia.
Dalam konteks tersebut, sinergi antarpemangku kepentingan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan pembangunan tidak terganggu oleh konflik sosial maupun gangguan keamanan.
Mendagri berharap penguatan komunikasi antarunsur Forkopimda dan optimalisasi peran FKUB dapat menjadi fondasi bagi terciptanya daerah yang aman, rukun, dan kondusif sehingga agenda pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
