Connect with us

Hot Topic

Formasi CPNS Guru Dihapus, DPR RI: Kami Harap Segera Dicabut

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah mewacanakan lowongan bagi guru bakal dialihkan ke skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun angkat suara. Menurutnya, penghapusan jalur CPNS untuk guru dikhawatirkan bakal menurunkan minat generasi muda memilih profesi sebagai pengajar.

“Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan dan jika masih rencana kami harap segera dicabut,” kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: CPNS Guru Dihapus, Ketua DPD: Ajak Guru Musyawarah

Ia menilai skema itu tidak cocok untuk guru. Sebab, dengan skema PPPK itu para guru harus dievaluasi setiap tahun dan bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kalau dinilai tidak mumpuni.

“Jika saat ini ada rencana rekruitmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara,” jelasnya.

“Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampuraduk,” sambung Syaiful Huda.

Dia menjelaskan, guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi. Pasalnya, sosok guru itu tidak hanya dituntut dari sisi kemampuan mengajar saja, akan tetapi juga mesti menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.

Ia menilai kalau standar tersebut tidak mungkin tercapai kalau tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di tanah air.

“Status ASN bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru,” ujarnya.

“Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik,” tambah Syaiful.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Anies Baswedan Perpanjang PSBB DKI Hingga 8 Februari 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan itu dimulai dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 51 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah pembatasan sosial berskala besar. Kepgub tersebut ditandatangani Anies pada Jumat 22 Januari 2021.

“Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021,” tulis Kepgub Nomor 51 Tahun 2021.

Dalam Kepgub itu, Anies meminta semua pihak menerapkan protokol kesehatan. Adapun aturan mengenai protokol kesehatan tertuang dalam Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Diketahui, PSBB ketat di DKI Jakarta dimulai pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Aturan tersebut mengikuti periode PPKM yang diterapkan pemerintah pusat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah dalam Sebulan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 11.788 pada hari ini, Minggu (24/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.

Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 989.262.

Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total  27.835.  Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 171 orang. Angka ini merupakan terendah dalam sebulan terakhir.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 7.751 orang sehingga total berjumlah 798.810. Jumlah pasien sembuh jauh lebih rendah dari hari kemarin.

Baca juga: Bertambah 12.191 Total Kasus Covid-19 Menjadi 977.474 

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 48.002, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.754.507.

Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.848.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 35.456 orang yang telah dites Covid-19.  Adapun suspek yang diamati sejumlah 80.114.

Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Hot Topic

Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim menyesalkan tindakan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nadiem menegaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.

Sebagai tindakan konstruktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline (saluran siaga) pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

“Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 1973 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Nadiem Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram @kemdikbud.ri, dikutip Minggu (24/1).

Nadiem meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Minta Maaf Paksa Siswi Nonmuslim Berjilbab, Komnas HAM: Tidak Berhenti di Situ 

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” tuturnya.

Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.

Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.

“Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian,” katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1) malam.

Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.

“Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC