Channel9.id – Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan dan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, keputusan itu menghentikan aktivitas masyarakat dan akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.
Terlebih sejak awal penerapan PSBB, Pemprov DKI tak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan dari ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan,” kata Gembong melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9).
Gembong menyampaikan, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas COVID-19 di seluruh lapisan dan jenjang.
“Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total tak akan membuahkan kondisi yangg lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Gembong pun mengingatkan, dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
Menurutnya, rencana kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 T dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instan.
“Di pandemi Covid-19 ini, Anies dituntut sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan. Kebijakan penerapan PSBB total di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan COVID-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politisi,” katanya.
“Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat,” pungkasnya.
(HY)
