Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menduga, adanya konflik kepentingan dalam penyerahan merek dagang Merdeka Belajar ke kemendikbud. Lantaran, PT Sekolah Cikal tidak dari awal menyerahkan merek dagang tersebut.
“Ada dugaan konflik kepentingan dalam hibah Merdeka Belajar, pemberian ini tidak tulus dengan bukti tadi, yang bersangkutan baru ngomong sekarang, kenapa ngga dari awal,” kata Retno dalam Ngobrol Sore-sore tentang Hibah Merdeka Belajar Tidak Sah secara virtual, Senin (17/8).
Pun Retno menilai, Kemendikbud sendiri sepertinya tenang-tenang saja atas pencatatan merek dagang Merdeka Belajar tersebut. Padahal, Merdeka Belajar merupakan sebuah program peningkatan kualitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.
“Mengapa penyerahan hibah ini baru dikatakan sekarang, Jumat (14/8) kemarin, kenapa tidak pada Mei 2020 lalu. Apakah selama ini Kemendikbud menilai program utama yang diperdagangkan bukan masalah, gapapa diapain juga,” katanya.
Menurut Retno, penyerahan tersebut karena muncul sejumlah protes yang dilayangkan berbagai pihak. Jika tidak, mungkin hibah tersebut tidak ada.
“Apakah penyerahan ini karena ada gelombang kritik dan protes, kalau tidak diprotes apa akan ada penyerahan hibah ini,” katanya.
Selain itu, Retno menyatakan, Sekolah Cikal menegaskan dalam perjanjiannya, merek dagang tersebut masih dapat digunakan oleh pihaknya. Atas hal itu, Sekolah Cikal pun akan setara dengan negara, meski hibah sendiri dalam UU 20/2016 diperbolehkan dipakai bersama.
“Kalau negara disepadankan dengan sebuat PT, ini berarti PT Sekolah Cikal ini istimewa, ketika hibah ini tulus atau tidak, ketika masih menginginkan merek dagang digunakan secara bersama, itu kan artinya posisi Cikal sama negara sama kuatnya, berarti ada nilai tambah, ada kepentingan ekonomi dan bisnis atau ada kaitannya dengan hal-hal yang mungkin disembunyikan,” pungkasnya.
(HY)
