Connect with us

Nasional

FUI Bubarkan Jaran Kepang, IPW Desak Kapolda Sumut Sapu Bersih Ormas Radikal

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolda Sumut bertindak tegas menyapu bersih kelompok radikal yang memicu konflik di Medan Sumatera Utara dan segera memproses biang keroknya ke pengadilan.

Menurut IPW, jika manuver kelompok radikal ini dibiarkan, Indonesia akan terus menerus direcoki dua kelompok, yakni teroris dan kelompok radikal.

“Jika Kapolda Sumut tidak mampu segera menyapu bersih, Kapolri harus segera menggantinya dengan perwira yang mampu agar ketenangan dan kedamaian masyarakat Sumut terjaga, terutama di bulan Ramadhan,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane, Kamis 8 April 2021.

Seiring serangan teror di Makassar dan Mabes Polri, kini muncul kelompok radikal dengan aksi nekatnya. Belum lama ini misalnya, beredar video viral yang memperlihatkan cekcok antara warga dengan sejumlah pria berpeci saat pembubaran pertunjukan jaran kepang di Kota Medan.

Para pria berpeci itu merupakan oknum dari salah satu ormas keagamaan di Sumut. Diketahui ormas itu adalah Forum Umat Islam (FUI). Peristiwa terjadi pada Jumat 4 April 2021.

Awalnya warga dan ormas hanya adu mulut karena pembubaran paksa dengan dalih syirik. Namun, saat salah seorang anggota ormas meludahi seorang perempuan, warga pun marah, hingga terjadi baku hantam. Dari peristiwa ini, baik warga maupun ormas itu saling lapor ke polisi. Akibatnya, 15 orang diperiksa sebagai saksi.

IPW mendesak polisi bersikap tegas untuk menyapu bersih semua kelompok radikal, terutama yang bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sesuai undang-undang hanya polisi yang berhak membubarkan kegiatan di masyarakat. Ormas apapun tidak berhak membubarkan acara masyarakat, dengan alasan apapun.

“Jika ormas itu tidak senang hati dengan acara tersebut, mereka harus segera lapor ke polisi. Ormas apapun tidak punya hak sewenang-wenang membubarkan acara di masyarakat, apalagi meludahi warga yang hadir di acara tersebut,” kata Neta.

Melihat kian nekatnya para teroris dan kelompok radikal dalam melakukan aksinya, segenap jajaran Polri perlu bertindak cepat, tegas, dan presisi agar Bangsa Indonesia tidak menjadi bulan bulanan terorisme dan kelompok radikal.

“Jika ada Kapolda yang ragu-ragu dan tidak mampu menghadapi manuver para teroris maupun kelompok radikal sebaiknya segera dicopot Kapolri dari jabatannya,” ujarnya.

IPW pun memberi apresiasi pada Polri yang sudah menangkap 94 tersangka teroris sejak Januari 2021. Para tersangka teroris itu ditangkap di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Bertambah 5.656, Jabar Penyumbang Terbesar Kasus Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 5.656, Rabu (14/04). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.583.182, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 124 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 42.909

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Covid-19 

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.747 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.431.892 orang.

Jawa Barat masih terus menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.568 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 716 kasus. Di urutan ketiga DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 661.

Continue Reading

HOT TOPIC