Channel9.id – Jakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan bantuan sosial (bansos) tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan kampanye Pemilu 2024. Sebab, menurutnya, bansos merupakan hak masyarakat.
Hal ini disampaikan Ganjar ketika ditanya mengenai usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyarankan agar penyaluran bansos ditunda hingga Pilpres usai. Sebab, TPN Ganjar-Mahfud mengkhawatirkan adanya pasangan calon tertentu yang diuntungkan dari penyaluran bansos.
“Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa,” kata Ganjar kepada wartawan di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menyebut belakangan ini bansos telah menjadi komoditas politik. Ganjar menyinggung munculnya isu yang menyebutkan dirinya dan Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos apabila kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, dulu ada yang menyampaikan ‘jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos’, yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu,” ujarnya.
Padahal lanjut Ganjar, pihaknya ingin memudahkan penyaluran bansos melalui program KTP Sakti, yaitu salah satu program yang dia janjikan bersama Mahfud Md.
“Jadi dengan (KTP Sakti), identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran. (Masalah penyaluran) Ini yang dari dulu tidak pernah selesai, waktu saya jadi Gubernur (Jateng) juga begitu kok,” tuturnya.
Menurut Ganjar, penyaluran bansos merupakan hak dan wewenang pemerintah. Penyalurannya pun harus lebih dulu disetujui oleh DPR setelah usulannya disampaikan pembuat kebijakan.
“Dan secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin,” jelas Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan saat ini jika ada bantuan tambahan lantaran kondisi kemasyarakatan, itu merupakan hal yang baik. Namun, menurutnya, dalam tahun politik, akan selalu ada pihak yang mengklaim bansos tersebut.
“Kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah. Saya kira baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Todung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung memahami bahwa usul itu akan banyak ditolak oleh berbagai pihak. Akan tetapi, menurutnya, usulan ini harus disampaikan untuk menjamin tidak adanya kecurigaan terhadap pemberi bansos.
“Tentu pendapat ini tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi menjamin fairness, demi menjamin imparsialitas dalam pilpres ini harus kita pertimbangkan,” kata Todung.
HT
