Connect with us

Hot Topic

Gatot Nurmantyo Tak Hadir Pada Penganugerahan Bintang Mahaputera

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo batal menghadiri upacara penganugerahan tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (11/11/2020) di Istana Negara, Jakarta. Padahal sebelumnya pihak Gatot memastikan akan hadir.

Dengan ketidakhadiran Gatot Nurmantyo, maka  tanda jasa Bintang Mahaputera akan dikembalikan kepada negara.

Baca juga: Istana Pastikan Gatot Nurmantyo Hadir di Penghargaan Tanda Jasa dan Kehormatan

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan tidak hadirnya Gatot membuatnya batal menerima tanda jasa Bintang Mahaputera. Dia menyebut tanda jasa tersebut kemungkinan akan dikembalikan ke negara.

“Tidak (dapat). Kalau tidak hadir ya mungkin tanda jasanya diserahkan ke negara lagi,” ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Heru menuturkan, Gatot telah menyampaikan surat ketidakhadirannya kepada Presiden Jokowi. Detail isi surat Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu akan disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun Heru menjelaskan sedikit isi surat dari Gatot yang menyebut tidak hadir dengan alasan pandemi covid-19 masih berlangsung. Menurutnya merupakan hak Gatot untuk tidak hadir.

“Mungkin isinya beliau tidak setuju karena kondisi covid-19 dan beliau harus memberi perhatian kepada TNI, di suratnya seperti itu. Itu hak beliau,” tuturnya.

Selain Gatot ada beberapa tokoh yang dipastikan tidak hadir. Alasannya ada yang kurang sehat dan ada yang masih bertugas.

“Ada beberapa yang tidak hadir dalam kondisi ada yang kurang sehat. Ada yang izin karena orangtuanya dalam kondisi sakit. Dan ada beberapa pejabat yang sekarang masih menjalankan tugas,” ucapnya.

Seperti diketahui, sedianya Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar tanda jasa dan kehormatan kepada 68 tokoh di Istana Merdeka, Rabu (11/11/2020). Beberapa nama yang akan menerima gelar tersebut yakni Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mantan Menkominfo Rudiantara, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dan Mantan Menko PMK Puan Maharani.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pelanggaran Prokes, Polisi Naikan Kasus Kerumunan Rizieq Shihab ke Penyidikan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya meningkatkan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan acara yang dihadiri Rizieq Shihan dari penyelidikan ke penyidikan.

Terkait hal ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, polisi belum berencana memanggil Rizieq Shihab untuk dimintai keterangan. Namun, polisi akan mamanggil Rizieq jika memang diperlukan.

“Kalau benang merahnya ke sana, pasti akan dipanggil,” kata Awi saat dihubungi, Juma (27/11).

Karena itu, Awi meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan.

“Sabar saja,” pungkas Awi.

Selain di Polda Metro Jaya, Polda Jabar juga telah menaikan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam kasus ini, polisi menduga telah terjadi pelanggaran pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay ditangkap bersama beberapa orang lainnya Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.

Meski demikian, belum dijelaskan dugaan kasus apa yang menjerat Ajay. Adapun Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi mengenai OTT ini belum menjawab. Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar,” kata Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi, dikutip detikcom, Jumat (27/11).

Baca juga : KKP Digeledah Hari Ini, KPK Jamin Barang Bukti Aman

Dia diduga terlibat dalam transaksi suap. Belum diketahui detail penangkapan itu terkait kasus apa.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT.

Diketahui KPK terakhir kali menggelar OTT pada Rabu (25/11). Saat itu, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, atas dugaan suap ekspor benih lobster.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Azis Syamsuddin: Hoaks Pilkada 2020 Berdampak Negarif Bagi Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai, hoaks atau berita bohong menjelang Pilkada 2020 menyebabkan perilaku negatif pada masyarakat. Jika hoaks tersebut tersebar masif dan dipercaya masyarakat, Azis khawatir akan terjadi panic buying seperti terjadi pada hoaks Covid-19.

“Ada efek sosial yang menanamkan khawatir terhadap pandemi Covid-19, karena itu jangan sampai terjadi pada pilkada,” kata Azis, Jumat (27/11).

Apalagi, kata Azis, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial. Medium itu mempercepat akses dan tersebar luasnya informasi bohong ke masyarakat.

“Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya,” ujarnya.

Dia menilai, informasi yang terus berjalan bisa menjadi makanan yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.

Karena itu, perlu kolaborasi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatasi maraknya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Kehadiran Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting,” kata Azis.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC