Connect with us

Hot Topic

Gempa Sulawesi Barat, 34 Orang Meninggal Dunia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 34 korban meninggal dunia akibat Gempa M 6,2 di Sulawesi Barat, Jumat 15 Januari 2021. Data tersebut dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana merinci 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majane.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati menambahkan terdapat 10 lokasi pengungsian di Kabupaten Majene.

“Di antara lain di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang, Desa Limbua yang terdapat di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda serta Kecamatan Sendana,” katanya.

Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat lima titik pengungsian yang berada di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro.

Raditya menyampaikan, sampai saat ini jaringan listrik juga masih padam dan komunikasi selular tidak stabil pada dua kabupaten tersebut.

Sementara itu, pagi tadi, Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

BNPB turut mendistribusikan bantuan dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, antara lain 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri Gelar Perkara Kasus Unlawfull Killing 4 Anggota Laskar FPI Besok

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan unlawfull killing atau pembunuhan di luar hukum tiga anggota Polda Metro Jaya terhadap empat anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, gelar perkara akan diadakan Rabu 10 Maret 2021 besok.

“Rencananya begitu,” kata Argo, Selasa 9 Maret 2021.

Gelar perkara merupakan proses hukum di Kepolisian untuk menentukan status penyelidikan naik status menjadi penyidikan.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, peristiwa meninggalnya empat Laskar FPI telah terbit Laporan Polisi dengan nomor 0132.

Dalam peristiwa tersebut tiga anggota Polri berstatus terlapor. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

“Tentunya Kapolri telah menegaskan bahwa kasus tersebut diselesaikan secara profesional transparan dan akuntabel,” kata Rusdi.

Komnas HAM pada 8 Januari 2021 telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 orang Laskar FPI yang berawal dari pembuntutan terhadap Rizieq Shihab pada 6-7 Desember 2020.

Saat itu, anggota Polri mengikuti rombongan tokoh FPI itu bersama para pengawalnya dalam sembilan kendaraan roda empat bergerak dari Sentul ke Karawang.

Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa insiden penembakan enam laskar merupakan pelanggaran HAM.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam penembakan enam laskar merupakan unlawfull killing sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kapolri Bertemu LDII, Bahas Dai Kamtibmas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Tentara, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Listyo menyampaikan, Polri dan LDII membahas pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini, Dai bisa berperan menyampaikan pesan yang damai dan sejuk demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Listyo di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Listyo, polarisasi akibat Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada di tengah masyarakat.

Karena itu, penguatan moderasi beragama dinilai penting dilakukan. Terlebih, persatuan sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

“Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” ujar Listyo.

Listyo juga mengajak LDII membantu menekan penularan Covid-19 dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat.

“Menyampaikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Doni Monardo Dorong Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Doni, beberapa aturan di dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan perlu direvisi supaya penanganan wabah penyakit bisa lebih efektif. Revisi ini juga memudahkan Indonesia jika kembali mengalami wabah atau bencana nonalam.

“Alangkah baiknya apabila semua ikut memikirkan, bagaimana undang-undang tentang kekarantina kesehatan ini bisa disempurnakan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan di YouTube, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Doni, salah satu aturan yang perlu direvisi yakni mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan warga saat karantina wilayah diterapkan.

Lantaran, pemerintah pusat tentu kesulitan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan dasar itu makan minum dan beberapa lainnya, kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Aturan lain yang perlu direvisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Siapa berbuat apa, kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa,” ujar Doni.

Doni mengaku kerap kesulitan berkoordinasi dengan lembaga lain. Sebab, ego sektoral hingga ego daerah kerap terjadi.

“Karena itu, kalau ada penyempurnaan dari payung hukum yang paling tinggi (yakni) undang-undang, maka pemerintah pusat dan daerah pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana termasuk bencana nonalam ini,” kata Doni.

Doni pun mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dalam revisi UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Doni, revisi aturan itu membuat pemerintah tidak gagap menangani wabah.

“Kalau ini bisa disempurnakan, yang akan datang ketika ada kasus seperti ini, tidak gagap lagi,” ujar Doni.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC