Connect with us

Hot Topic

Gerindra Hut ke-13, Prabowo Tunjuk Gus Irfan Sebagai Waketum

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan hasil kongres pada 8 Agustus 2020 silam. Pengukuhan itu dilaksanakan tepat di HUT ke-13 Partai Gerindra hari ini, Sabtuu (06/02).

Dalam pengukuhan ini, Prabowo menunjuk M Ifran Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama yakni KH Hasyim Ashari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra.

Sementara itu, petinggi partai lainnya yakni Sufmi Dasco Ahmad diangkat menjadi Ketua Harian Partai Gerindra.

“Sejumlah petinggi partai Gerindra yang turut dikukuhkan di antaranya Sufmi Dasco Ahmad juga diangkat menjadi Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra,” kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani usai acara HUT, Sabtu (06/02).

Baca juga: Gerindra Umumkan Pengurus Baru, Minus Poyuono 

Muzani menuturkan, agenda ini diikuti serentak secara virtual oleh pimpinan dan pengurus partai Gerindra di tingkat provinsi, kabupaten kota, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota di seluruh Indonesia secara serentak.

Ahmad Muzani menyebut, dalam agenda itu Prabowo berpesan untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersama Partai Gerindra. Gerindra membutuhkan energi yang banyak, memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua untuk mencapai tujuan bersama.

“Pak Prabowo berpesan untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersama partai Gerindra karena pihaknya membutuhkan energi yang banyak, memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua,” katanya.

Seperti diketahui, pada hasil kongres luar biasa 8 Agustus 2020 lalu telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra.

“Dengan dikukuhkannya kepengurusan partai Gerindra oleh H Prabowo Subianto memberikan legitimasi kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah, pekerjaan, program partai dalam mencapai tujuan-tujuan partai politik untuk terus berkhidmat kepada rakyat,” tambah Ahmad Muzani.

Muzani menyampaikan pesan Prabowo agar para kader melakukan pekerjaan pekerjaan baik untuk persatuan, dan menebar persahabatan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merupakan negara besar dan beragam dari etnis, suku, agama, bahasa.

“Karena perbedaan perbedaan itu sangat rentan dan mungkin diadu domba. Untuk itu sebagai kekuatan dan gerakan besar partai politik, Gerindra tidak boleh merasa lelah, tetap bersabar dalam menghadapi situasi tersebut sehingga kita menjadi perekat persatuan, kesatuan dan kekuatan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia,” kata Ahmad Muzani.

Prabowo juga berpesan agar para kader untuk melakukan pergerakan politik dengan cara baru, menjaga kesehatan, memanfaatkan situasi dengan cermat. Mengikuti vaksinasi untuk menjaga kesehatan masing-masing.

“Komitmen partai Gerindra untuk tetap menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan yang merupakan pilar bagi kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi apapun merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pak Prabowo berpesan kepada kader dalam berjuang jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan,” pungkas Muzani.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Belum Terima Hasil KLB, Mahfud: AHY Masih Ketum Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menkopolhukam Mahfud MD masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi masih berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa (KLB).

Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.

“Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3).

Mahfud menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat. Namun, jika ada nantinya ada perkembangan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Meski begitu, Mahfud juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Di sisi lain, Mahfud kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” ujar Mahfud.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.

Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.

Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.

Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.

“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Seknas Jokowi: Presiden Jangan Diframing Seolah-Olah Terlibat Konflik PD

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.

“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.

Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.

“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.

Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.

“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.

Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC