Connect with us

Nasional

GMNI Minta DPR Evaluasi Prabowo

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono guna membahas musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402, Kamis (6/5).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino berharap Komisi I DPR RI juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait tenggelamnya KRI Nanggala-402 demi perbaikan, sehingga peristiwa sejenis tidak berulang.

Menurut Arjuna, musibah KRI Nanggala-402 harus menjadi momentum perbaikan secara menyeluruh sistem pertahanan kita, terutama kebijakan umum pertahanan yang ditetapkan dari visi Presiden menjadi poros maritim dunia.

“Kami kira evaluasi ini bagian dari kita untuk memperbaiki secara menyeluruh sistem pertahanan kita. Terutama kesesuaian antara kebijakan umum pertahanan kita selama ini dengan visi Presiden membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Arjuna, Jumat (7/5).

GMNI mendesak Komisi I DPR untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena menurut Arjuna berdasarkan UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan Kementerian Pertahanan, salah satunya menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Alutsista Perkuat Industri Pertahanan Nasional

Berdasarkan UU tersebut, menurut Arjuna persoalan penganggaran, pengadaan hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) berada pada ranah tugas dan wewenang Kementerian Pertahanan. Bahkan menurut Arjuna, Menhan juga bertanggung jawab pada peningkatan kapabilitas dan kesiapan alutsista kita berdasarkan Minimum Essential Forces.

Apalagi jika masalah yang dialami oleh KRI Nanggala-402 adalah keterlambatan proses peremajaan dan modernisasi Alutsista. Maka itu adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan.

“Kita evaluasi secara objektif saja berdasarkan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU. Jelas peremajaan dan modernisasi Alutsista merupakan tanggung jawab Menhan. Tidak perlu ada kepentingan politik soal capres-capresan. Sehingga terhindar dari koreksi. Pilpres masih jauh. Yang terpenting ada perbaikan untuk kemajuan TNI kita,” jelas Arjuna.

Arjuna juga meluruskan pasca reformasi kewenangan pengelolaan anggaran TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan sebagai wujud pelaksanaan agenda reformasi 98 yang menempatkan militer dibawah supremasi sipil.

Panglima TNI hanya menyerahkan total kebutuhan setiap matra kepada Kementerian Pertahanan sebagai pengguna anggaran. Artinya keputusan terkait kebijakan strategis pertahanan termasuk modernisasi alutsista dan kewenangan administrasi anggaran berada di Kementerian Pertahanan.

“Kan sudah bukan seperti era Orde Baru lagi. TNI tidak bisa menentukan kebutuhannya sendiri. Aturan tersebut dibuat agar TNI lebih transparan saat membeli alat utama sistem pertahanan. Hal ini sejalan dengan cita-cita reformasi yang menempatkan militer dibawah supremasi sipil yaitu Menhan sebagai pengguna anggaran. Jadi tidak masalah jika dilakukan audit untuk memperbaiki performa alutsista kita,” ucap Arjuna.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sejumlah penghargaan tersebut meliputi Top 15 Kelompok Khusus, Top 15 Kelompok Replikasi, dan Top 99.

Baca juga: Perkuat Kerja Sama, BPP Kemendagri dan KemenPANRB Bangun Inovasi Penanganan Covid-19 

Berikut adalah daftar inovasi dan pemrakarsanya yang meraih pengharagan tersebut:

Peraih Top 15 Kelompok Khusus:
1. Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi ‘KUWALAT SILA KIA’
2. Dukcapil Prov Kaltara dengan produk inovasi ‘SIPELANDUK KILAT’

Peraih Top 15 Kelompok Replikasi:
1. Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi ‘SI BULAN’
2. Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi ‘e-OPEN’.
3. Dukcapil Kab Kotawaringin Barat dengan produk inovasi ‘SIDA KAM KOBAR’.
4. Dukcapil Kab Banjar dengan produk inovasi ‘JEMPOL PELANDUK’.

Top 99
1) Dukcapil Kab Karanganyar dengan produk inovasi, ‘PAK TUJI’.
2. Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, ‘AKU WARAS’.
3. Dukcapil Kota Pasuruan denga produk inovasi, ‘PASTI DAKU KAWIN’.
4. Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama ‘D’SIGN’ (Digital Signature Dukcapil).

Dengan rincian tersebut, maka ada 10 produk inovasi Dukcapil yang meraih penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari KemenPAN-RB.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengaku pihaknya bangga atas penghargaan yang diterima dan telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Mohon doa dan dukungan Bapak Menteri dan Bapak/Ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5,” kata Zudan, Minggu (20/06).

Menurutnya, capaian ini menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayan masyarakat di Dukcapil. “Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa ruh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi,”ujarnya.

“Bagi Dukcapil yang menerima penghargaan kali ini, saya ingatkan untuk tak mudah berpuas diri, harus terus berinovasi dan membaca dengan baik laju teknologi. Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yg lebih baik,” tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Bahtiar Ingin MIPI Jadi ‘Think Thank’ Bidang Ilmu Pemerintahan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Paradigma Pelayanan Publik’, Sabtu 19 Juni 2021.

Dalam sambutannya, Ketua MIPI Bahtiar menyampaikan, kegiatan ini diadakan untuk mengisi kekosongan diskusi-diskusi ilmiah mengenai persoalan pemerintahan saat ini.

“Setelah melihat fakta di lapangan, ruang publik kosong dan sangat minim dengan diskusi-diskusi ilmiah bersifat substantif yang menyentuh persoalan-persoalan di pemerintahan saat ini. Makanya saya berinisiatif mengambil peluang dengan menggelar webinar ilmiah secara rutin setiap minggunya,” kata Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menyampaikan, ingin menjadikan MIPI sebagai lembaga ‘Think Thank’ dalam ilmu pemerintahan. Dia berharap, MIPI bisa memberikan wawasan dan kontribusi dalam kemajuan pemerintahan.

Webinar ini menghadirkan Wakil Sekjen PP MIPI Periode 2016-2021 James R Pualilin sebagai narasumber. James menyampaikan persoalan-persoalan birokrasi yang harus diperbaiki supaya birokrasi mampu bekerja sesuai tuntutan zaman.

James menyampaikan, struktur birokrasi mempengaruhi kualitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publuk. Struktur yang terlalu besar dan gemuk cenderung bekerja lamban.

Baca juga: Wasekjen MIPI: Mindset Birokrasi Pemerintah Harus Diubah, Jadi Melayani

“Mekanisme koordinasinya agak susah dan mensinergikan masing-masing unit akan sulit karena tidak bisa menemukan titik temu,” ujar James.

Persoalan birokrasi lain adalah masalah skill. Menurut James, selama ini penunjukan pegawai untuk mengerjakan tugas tertentu dilihat dari jabatanya, bukan skillnya. Padahal, di era ini, dibutuhkan birokrasi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

“Hari ini yang kita butuh birokrasi yang tidak terjebak dalam struktur jabatan. Yang kita butuhkan memiliki kemampuan keahlian dan kompetensi berdasarkan kebutuhan. Sayangnya, kita banyak memasukkan orang dari kepangkatan tapi tidak punya skill,” kata James.

“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” lanjutnya.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan.

“Karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk mengontrol cara kerja pemerintahan,” ucap James.

HY

Continue Reading

Nasional

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Published

on

By

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Channel9.id-Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa ada tiga pasien yang terinfeksi virus corona varian Delta di wilayah Jawa Timur.

Namun seiring berjalannya waktu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kembali menemukan lima tambahan kasus infeksi virus corona varian B.1.617.2 atau varian Delta. Sehingga saat ini total ada delapan kasus infeksi virus corona varian Delta yang ditemukan di wilayah Jawa Timur.

“Lima kasus yang terbaru, sebelumnya tiga kasus. Sehingga sampai sekarang ada delapan kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana, ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Baca juga: Penanganan Covid, Kapolri Tegaskan Bangkalan Harus Maksimalkan 3T dan 5M

Herlin menjelaskan bahwa dari delapan pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 varian Delta, empat orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, tiga orang dirawat di rumah sakit swasta, dan satu orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro.

“Mereka di antaranya merupakan orang yang terjaring dari penyekatan di Jembatan Suramadu, tapi juga ada yang telah dirawat di rumah sakit,” kata dia.

Pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi penularan virus corona varian baru dilakukan pada pasien Covid-19 dengan nilai Ct di bawah 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Apabila Ct Value-nya di bawah 25, maka kami antisipasi untuk dilakukan (analisis) genome sequencing (pengurutan genom),” katanya.

Herlin mengimbau masyarakat mewaspadai penularan virus corona varian Delta, yang bisa menular dengan cepat. “Kita semua harus lebih ekstra hati-hati menghadapi varian dari India ini,” kata Herlin.

Continue Reading

HOT TOPIC