Connect with us

Hukum

Gojek dan Tokopedia Ditantang PT. Terbit Financial Technology

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pasca pemberitaan tentang dilaporkannya Gojek dan Tokopedia ke Polda Metro Jaya dengan tuntutan penggunaan merk GOTO secara tidak sah, ada pernyataan dari tim kuasa hukum PT Aplikasi Anak Bangsa dan PT Tokopedia yang sangat tidak berdasar secara yuridis.

Kuasa Hukum Gojek dan Tokopedia yang menyebut PT. Terbit Financial Technology merupakan Perusahaan tidak aktif dalam penggunaan merek GOTO sehingga hanya sebagai pendaftar merek dan berupaya menghambat laju pergerakan bisnis Gojek dan Tokopedia didalam meraup dana untuk memperbesar kegiatan usaha baik dalam pra-IPO maupun pada saat me launching IPO.

“Kami sangat memahami upaya hukum pihak gojek dan tokopedia berdasarkan pemahaman dan bukti bukti yang dimiliki pihaknya. Upaya tersebut seharusnya patut ditempuh untuk melindungi kliennya, selain dari tuntutan menggunakan merek secara melanggar hukum juga dari kemungkinan lebih jauh dituntut karena perbuatan yang masuk kategori sebagai tindakan penipuan, menyampaikan rangkaian kata kata bohong, keadaan palsu yaitu keadaan yang sebenarnya tidak sesuai fakta hukum,” ujar Drs. Alfons Loemau, S.H., M.Si., M.Bus, Kuasa Hukum PT. Terbit Financial, dalam keterangannya, Selasa 16 November 2021.

Alfons memaparkan, lantaran dari kata-kata bohong tersebut kemudian investor percaya pada kondisi yang digambarkan oleh pihak Gojek dan Tokopedia. Sehingga investor bersedia menggelontorkan sejumlah dana yang nilainya terbilang cukup fantastis ke dalam konstruksi usaha Gojek dan Tokopedia dalam tahap pra-IPO. Di sisi lain, konstruksi hukum Gojek dan Tokopedia bisa dianalogikan dengan konstruksi high rise building yang indah dan megah.

“Terhadap kondisi Gojek dan Tokopedia mendapatkan berbagai pujian para Petinggi Negara Asing. Mereka memuji Pemimpin Negara Indonesia pada forum Internasional seperti G20 akhir bulan lalu atas keberhasilan imperium usaha GOTO di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan serius adalah nama merek GOTO sebagai fondasi hukum yang diklaim oleh Gojek dan Tokopedia tidak sesuai dengan ketentuan. Karena telah didaftar dan dimiliki oleh Pendaftar dan Pemegang Sertifikat Pertama Merek GOTO yakni PT. Terbit Financial Technology pada kelas 42 sebagaimana Sertipikat Merek dengan Nomor IDM000858218 dan mendapat perlindungan karena di Indonesia menganut prinsip first to file terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2030,” jelasnya.

Baca juga: PT Terbit Financial Technology Laporkan GoTo ke Polda Metro Jaya

Perlindungan merek tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI. Maka kondisi tersebut diatas dapat merupakan sebuah skandal keuangan internasional menjelang berakhirnya tahun 2021 yang akan berakibat meruntuhkan kepercayaan investor, juga akan mencederai kredibilitas Pemerintah Negara Indonesia di dunia internasional.

Atas dasar tersebut, adalah hal yang lumrah sebagai praktisi hukum yang faham literasi hukum mengerti secara jelas terkait dengan alas hak yang melekat seiring dengan dikeluarkan dan disahkan sertifikat merek GOTO Kelas 42 yang diberikan kepada PT. Terbit Financial Technology. Pada kondisi yang cukup mengherankan dan telah menjadi pengetahuan umum, perusahaan Gojek dan Tokopedia baru saja lahir atas usaha merger pada pertengahan tahun 2021.

Dengan demikian, maka terlihat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Gojek dan Tokopedia (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa) semata-mata hanyalah upaya tersebut menggiring opini untuk membenarkan dan menjustifikasi bahwa merek dagang GOTO adalah merupakan merek dagang yang diusung adanya merger perusahaan Gojek dan Tokopedia.

Selanjutnya, dengan digunakan merk GOTO oleh Gojek dan Tokopedia (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa) yang berusaha untuk menggaet dana dari berbagai pihak merupakan sebuah langkah bunuh diri.

Sangat terlihat itikad buruk yang dilakukan Gojek dan Tokopedia yang dapat dibuktikan dengan manuver dan langkah Gojek dan Tokopedia (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa) setidaknya sampai hari ini terdata secara digital dapat ditemukan bahwa telah mengajukan 4 (empat) kali pengajuan merek GOTO di Kelas 42 sebagaimana merek GOTO yang telah dimiliki oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Pemegang Sertifikat Merek Pertama pada kelas 42.

Perbuatan yang dilakukan secara berulang sebagai pendaftar pada kelas yang sama kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI dapat diduga merupakan usaha dari Gojek dan Tokopedia (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa) untuk menambal kebohongan atau kepalsuan informasi bahwa mereka adalah pemegang dan pemilik merek GOTO yang teregistrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami pun juga berharap semoga pemberitaan ini akan dapat memberikan gambaran tentang duduknya persoalan dan masyarakat tidak terkecoh akan besarnya perusahaan yang mendeskripsikan sesuatu produk, belum tentu menentukan apa yang disampaikannya memenuhi syarat validitas maupun reliabilitas data dan informasi yang diutarakan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Presiden Jokowi: Jaga Kewibawaan Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketegasan harus dilakukan kepada setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.

“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Kepala Negara meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Realisasi Investasi

Apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan.

“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” lanjutnya.

Terakhir, Presiden Jokowi berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Continue Reading

Hot Topic

Artis Nia Ramadhani dan Suami Ardi Bakrie Di Sidang Hari Ini

Published

on

By

Artis Nia Ramadhani dan Suami Ardi Bakrie Di Sidang Hari Ini

Channel9.id – Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini akan menyidangkan artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie, (Kamis 2/12/21).

Pasangan selebritas dan konglomerat anak keluarga Abu Rizal Bakrie ini dijerat pasal narkotika setelah kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Sidang perdana bagi Nia dan Ardi Bakrie, diagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Pasangan yang positif menggunakan sabu setelah aksi penangkapan pada 7 Juli 2021 lalu ini oleh Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat.

Keduanya memang tidak dilakukan penahanan tetapi, harus melakukan rehabilitasi rekomendasi BNN.

Atas pemilikan sabu seberat 0,78 gram dan satu bong alat hisap sebagai barang bukti, keduanya akan dijerat JPU atas pelanggaran pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Natkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal empat tahun penjara.

Continue Reading

Hot Topic

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) menetapkan 2 tersangka dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) terkait dugaan tindak pidana korupsi perihal pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) tahun 2017-2018.

Kedua tersangka itu adalah eks Direktur Utama (Dirut) Ario Pramadhi dan VP Finance dan IT PT JIP Christman Desanto.

“Tersangka Ario Pramadhi Direktur Utama PT JIP, Christman Desanto (VP Finance dan IT PT JIP,” tulis Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam keterangan tertulis, Senin 29 November 2021.

Baca juga: Komisi X DPR Bakal Panggil Anies Terkait Revitalisasi TIM

Rusdi menyatakan, kasus ini terdaftar dalam laporan polisi nomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tertanggal 5 Februari 2021. Penyelidikan ini dilakukan sejak tanggal 8 Februari 2021.

Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, yakni 15 buah HP, 3 laptop, 7 CPU Komputer PT JIP, rekening koran Bank Mandiri PT JIP, rekening koran Bank DKI PT JIP.

Kemudian, sebanyak 161 Dokumen dokumen PT JIP, dokumen perjanjian kerja sama antara PT JIP dengan PT ACB, PT IKP dan PT TPI, dokumen pencairan dana PT Jakpro ke PT JIP, serta invoice pembelian material GPON.

Selain itu sejumlah sertifikat terkait perkara menara juga ikut disita, yaitu sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 3 Dokumen SHM dan sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 1 Dokumen SHM.

“Barang Bukti disita dari PT Jakpro, PT JIP, PT GTP dan oknum pejabat PT JIP,” kata Rusdi.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC