Channel9.id – Jakarta. Ekonomi Pancasila atau Pancasilanomics sudah berjalan di Bank Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang khusus memberikan sambutan dalam peluncuran buku karya Arif Budimanta, “Pancasilanomics Jalan Keadilan dan Kemakmuran”.
Buku yang diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin (7/10/2019) ini menurut Gubernur BI ini, buku ini tidak sekedar menyajikan falsafah Pancasila dengan rujukan pasal 33 UUD 1945, tetapi dibumikan antara kekuatan pasar dan kekuatan negara. “Tidak anti pasar, tetapi memberi ruang posisi negara jika pasar tidak berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Perry dalam sambutannya khususnya yang direkam dan ditayangkan di acara peluncuran ini, memuji terbitnya buku karya Arif Budimanta. Buku ini untuk mengingatkan kembali kepada cita-cita negara merdeka dengan mendasarkan pada ekonomi Pancasila sebagai jalan keadilan dan kemakmuran.
Kelebihan buku ini menurut Perry, Bagaimana Ekonomi Pancasila untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, dirumuskan secara lebih aplikatif di dalam strategi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, jangan menengah maupun jangka panjang, katanya.
Menurut Gubernur BI, “Sejak tahun 2010, BI sudah menerapkan pemikiran-pemikiran ini. Istilahnya di BI adalah bauran kebijakan atau policy mix, antara moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan berbagai kebijakan yang kami lakukan di BI. Kami bersinergi antara BI pemerintah dan OJK,” katanya.
Perry Warjiyo memberikan contoh, misalnya di dalam hal stabilitas nilai tukar. Pasar memang menggerakan nilai tukar. Tetapi pasar belum tentu efisien menjaga stabilitas nilai tukar. Saat itulah BI hadir dengan tidak segan-segan jika diperlukan melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas pasar dan memastikan mekanisme pasar itu mendukung stabilitas nilai tukar,” katanya.
Makanya wajar, kalau misalnya kredit properti dan kredit otomotif, jika pasar sedang booming maka BI menerapkan kebijakan menaikan uang muka, agar tidak terjadi jor-joran kredit yang akan menciptakan ketimpangan. “Di sisi lain, bunga kredit untuk perumahan dan otomotif dikendorkan jika kebutuhan masyarakat sedang tinggi, agar masyarakat bisa membeli rumah,” ujar Perry Warjiyo.
