Connect with us

Nasional

GUSDURian Kecam Penutupan Paksa Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Garut

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengecam tindakan Pemkab Garut yang menutup paksa masjid Jemaah Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Alissa menilai, penutupan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan merupakan bentuk diskriminasi yang menodai asas keadilan.

“Hal ini tentu mencederai semangat kebangsaan dan keberagaman yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Alissa Wahid melalui keterangan tertulisnya, Jumat 7 Mei 2021.

Alissa menyatakan, penutupan masjid sangat ironis sebab dilakukan saat umat muslim tengah melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadhan. Pun sebagian besar masyarakat Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa di 7 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah di masjid.

Pemerintah Kabupaten Garut menutup masjid di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 6 Mei 2021.

Peristiwa bermula pada 25 April, sekelompok orang yang bukan warga Nyalindung mendatangi lokasi masjid yang sedang dibangun oleh Jemaah Ahmadiyah dan meminta pembangunan dihentikan.

Baca juga: Masjid Ahmadiyah Disegel, Setara Institute: Bupati Garut Tunduk Pada Intoleran

Pada 29 April ada penanda warna kuning di setiap rumah warga non-Ahmadiyah. Dan puncaknya pada 6 Mei pemerintah daerah dengan semena-mena menutup masjid tersebut.

Alasannya, penutupan tersebut berdasarkan SKB 3 Menteri 2008 dan Pergub No.12 tahun 2011. Padahal kedua landasan yang dimaksud sama sekali tidak mencantumkan diperbolehkannya menutup masjid.

“Jemaah Ahmadiyah kerap menjadi sasaran penyerangan baik oleh pemerintah atau pun kelompok vigilante karena dianggap menyimpang. Padahal konstitusi menegaskan bahwa Negara harus melindungi warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing,” katanya.

GUSDURian pun meminta agar Pemkab Garut mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, bukan justru menutupnya. Pemkab juga harus memfasilitasi perlindungan bagi warga Ahmadiyah agar bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman.

“Bupati Garut sebagai representasi negara harus menjalankan amanat konstitusi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan (kemerdekaan) beragama dan berkeyakinan setiap warga negara,” katanya.

GUSDURian juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat yang rawan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganut Ahmadiyah. Selain itu pemerintah perlu mencabut SKB 2 Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah karena menyebabkan banyaknya rumah ibadah yang dipaksa tutup.

Gubernur Jawa Barat juga diminta untuk merevisi atau bahkan mencabut Pergub No.12 tahun 2011 yang mencederai semangat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Gubernur harus menjamin warganya untuk bisa beribadah sesuai agama dan keyakinan sebagaimana amanah konstitusi.

GUSDURian juga meminta tokoh agama untuk mengedukasi umatnya untuk menjaga semangat keberagaman sebagai sunnatullah. Apalagi sejak tahun 2020 Kementerian Agama RI melakukan berbagai langkah moderasi beragama guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sejumlah penghargaan tersebut meliputi Top 15 Kelompok Khusus, Top 15 Kelompok Replikasi, dan Top 99.

Baca juga: Perkuat Kerja Sama, BPP Kemendagri dan KemenPANRB Bangun Inovasi Penanganan Covid-19 

Berikut adalah daftar inovasi dan pemrakarsanya yang meraih pengharagan tersebut:

Peraih Top 15 Kelompok Khusus:
1. Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi ‘KUWALAT SILA KIA’
2. Dukcapil Prov Kaltara dengan produk inovasi ‘SIPELANDUK KILAT’

Peraih Top 15 Kelompok Replikasi:
1. Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi ‘SI BULAN’
2. Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi ‘e-OPEN’.
3. Dukcapil Kab Kotawaringin Barat dengan produk inovasi ‘SIDA KAM KOBAR’.
4. Dukcapil Kab Banjar dengan produk inovasi ‘JEMPOL PELANDUK’.

Top 99
1) Dukcapil Kab Karanganyar dengan produk inovasi, ‘PAK TUJI’.
2. Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, ‘AKU WARAS’.
3. Dukcapil Kota Pasuruan denga produk inovasi, ‘PASTI DAKU KAWIN’.
4. Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama ‘D’SIGN’ (Digital Signature Dukcapil).

Dengan rincian tersebut, maka ada 10 produk inovasi Dukcapil yang meraih penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari KemenPAN-RB.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengaku pihaknya bangga atas penghargaan yang diterima dan telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Mohon doa dan dukungan Bapak Menteri dan Bapak/Ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5,” kata Zudan, Minggu (20/06).

Menurutnya, capaian ini menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayan masyarakat di Dukcapil. “Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa ruh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi,”ujarnya.

“Bagi Dukcapil yang menerima penghargaan kali ini, saya ingatkan untuk tak mudah berpuas diri, harus terus berinovasi dan membaca dengan baik laju teknologi. Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yg lebih baik,” tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Bahtiar Ingin MIPI Jadi ‘Think Thank’ Bidang Ilmu Pemerintahan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Paradigma Pelayanan Publik’, Sabtu 19 Juni 2021.

Dalam sambutannya, Ketua MIPI Bahtiar menyampaikan, kegiatan ini diadakan untuk mengisi kekosongan diskusi-diskusi ilmiah mengenai persoalan pemerintahan saat ini.

“Setelah melihat fakta di lapangan, ruang publik kosong dan sangat minim dengan diskusi-diskusi ilmiah bersifat substantif yang menyentuh persoalan-persoalan di pemerintahan saat ini. Makanya saya berinisiatif mengambil peluang dengan menggelar webinar ilmiah secara rutin setiap minggunya,” kata Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menyampaikan, ingin menjadikan MIPI sebagai lembaga ‘Think Thank’ dalam ilmu pemerintahan. Dia berharap, MIPI bisa memberikan wawasan dan kontribusi dalam kemajuan pemerintahan.

Webinar ini menghadirkan Wakil Sekjen PP MIPI Periode 2016-2021 James R Pualilin sebagai narasumber. James menyampaikan persoalan-persoalan birokrasi yang harus diperbaiki supaya birokrasi mampu bekerja sesuai tuntutan zaman.

James menyampaikan, struktur birokrasi mempengaruhi kualitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publuk. Struktur yang terlalu besar dan gemuk cenderung bekerja lamban.

Baca juga: Wasekjen MIPI: Mindset Birokrasi Pemerintah Harus Diubah, Jadi Melayani

“Mekanisme koordinasinya agak susah dan mensinergikan masing-masing unit akan sulit karena tidak bisa menemukan titik temu,” ujar James.

Persoalan birokrasi lain adalah masalah skill. Menurut James, selama ini penunjukan pegawai untuk mengerjakan tugas tertentu dilihat dari jabatanya, bukan skillnya. Padahal, di era ini, dibutuhkan birokrasi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

“Hari ini yang kita butuh birokrasi yang tidak terjebak dalam struktur jabatan. Yang kita butuhkan memiliki kemampuan keahlian dan kompetensi berdasarkan kebutuhan. Sayangnya, kita banyak memasukkan orang dari kepangkatan tapi tidak punya skill,” kata James.

“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” lanjutnya.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan.

“Karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk mengontrol cara kerja pemerintahan,” ucap James.

HY

Continue Reading

Nasional

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Published

on

By

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Channel9.id-Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa ada tiga pasien yang terinfeksi virus corona varian Delta di wilayah Jawa Timur.

Namun seiring berjalannya waktu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kembali menemukan lima tambahan kasus infeksi virus corona varian B.1.617.2 atau varian Delta. Sehingga saat ini total ada delapan kasus infeksi virus corona varian Delta yang ditemukan di wilayah Jawa Timur.

“Lima kasus yang terbaru, sebelumnya tiga kasus. Sehingga sampai sekarang ada delapan kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana, ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Baca juga: Penanganan Covid, Kapolri Tegaskan Bangkalan Harus Maksimalkan 3T dan 5M

Herlin menjelaskan bahwa dari delapan pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 varian Delta, empat orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, tiga orang dirawat di rumah sakit swasta, dan satu orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro.

“Mereka di antaranya merupakan orang yang terjaring dari penyekatan di Jembatan Suramadu, tapi juga ada yang telah dirawat di rumah sakit,” kata dia.

Pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi penularan virus corona varian baru dilakukan pada pasien Covid-19 dengan nilai Ct di bawah 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Apabila Ct Value-nya di bawah 25, maka kami antisipasi untuk dilakukan (analisis) genome sequencing (pengurutan genom),” katanya.

Herlin mengimbau masyarakat mewaspadai penularan virus corona varian Delta, yang bisa menular dengan cepat. “Kita semua harus lebih ekstra hati-hati menghadapi varian dari India ini,” kata Herlin.

Continue Reading

HOT TOPIC