HAM Kecam Program Pertukaran Militer Jepang dengan Junta Myanmar
Internasional

HAM Kecam Program Pertukaran Militer Jepang dengan Junta Myanmar

Channel9.id-Jepang. Pengawas HAM (HRW) mendesak Jepang untuk menghentikan program studi militer di luar negeri dimana kadet-kadet dari Myanmar akan menerima latihan tempur, Senin (20/12/2021).

Sejak kudeta Myanmar pada bulan Februari lalu, Jepang telah mencabut bantuannya ke Myanmar dan menyerukan junta untuk menghentikan tindak kekerasannya, namun kelompok-kelompok pembela HAM telah mendesak adanya tindakan lebih tegas lagi terhadap junta.

Jepang mencoba untuk menyeimbangkan bantuannya kepada demokrasi Myanmar dengan melawan pengaruh Cina disana, ujar para pejabat dan pengamat

Kedua negara itu mempunyai program pertukaran akademis, dimana delapan kadet dari militer Myanmar akan belajar dari Akademi Pertahanan Nasional Jepang.

Pada bulan Maret Wakil Menteri Pertahanan Jepang mengatakan, segala bentuk langkah untuk memutus hubungan dengan militer Myanmar dapat menyebabkan Cina mendapatkan pengaruh lebih besar disana.

“Sungguh tak bisa dipercaya kalau Jepang memberikan latihan militer ke kadet-kadet Myanmar disaat pasukan bersenjata mereka telah melakukan tindakan pelanggaran yang kejam terhadap masyarakat Myanmar,” ungkap kelompok HRW dalam pernyataannya.

Program pertukaran dari Jepang itu akan memberikan kadet-kadet dari luar negeri pelajaran-pelajaran yang diterima oleh kadet-kadet Jepang, kutip situs resmi akademi militer Jepang. Akademi itu akan memberikan latihan militer yang luas, mulai dari pengetahuan soal senjata tempur sampai komando dan operasi umum.

Kementerian pertahanan Jepang, yang mengoperasikan Akademi Pertahanan Nasional, masih belum mengeluarkan pernyataannya atas pernyataan dari HRW.

Mencuatnya informasi mengenai hubungan ekonomi dengan militer Myanmar dapat memberi lebih banyak tekanan pada Tokyo dan perusahaan Jepang untuk menghentikannya, menurut kelompok hak asasi manusia.

Junta Militer Myanmar melengserkan pemerintah terpilih dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, dengan dalih telah melakukan kecurangan saat pemilu.

Menurut pengamat independen, lebih dari 1,300 pengunjuk rasa mati ditangan junta militer Myanmar.

(RAG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  22  =  30