Channel9.id – Jakarta. DPP Partai NasDem dikabarkan akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat ke Bareskrim Polri Senin (4/8/2023) hari ini.
Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali.
“Benar (SBY akan dilaporkan),” kata Ali seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (2/9). Ali menjawab pertanyaan soal rencana NasDem melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim.
“Ada beberapa orang pengurus DPP Demokrat yang akan kita laporkan,” ujar Al.
Namun, Ali tak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus apa yang akan dilaporkan DPP Partai NasDem. Dia hanya mengatakan pihaknya akan menyampaikan pengumuman resmi soal itu pada Senin (4/8/2023) hari ini.
Terkait laporan Partai NasDem ke Bareskrim Polri, seperti diberitakan CNNIndonesia.com, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak DPP Partai Demokrat.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPP Partai Demokrat sudah mencabut dukungannya kepada capres Anies Baswedan. Sikap tegas itu dikeluarkan setelah Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres. Bahkan duet Anies-Cak Imin sudah secara resmi dideklarasikan sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding langkah Partai NasDem yang menduetkan Anies-Cak Imin sebagai tindakan pengkhianatan Surya Paloh.
Padahal, lanjut Riefky, Tim 8 Koalisi Perubahan sebelumnya sudah bersepakat untuk mengumumkan sosok cawapres Anies pada awal September 2023.
Riefky menuding Surya Paloh turut terlibat dalam penetapan waktu deklarasi cawapres tersebut.
“Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023,” tutur kata Riefky dalam keterangan, Kamis (31/8/2023).
“Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023,” sambungnya.
Bahkan, kata Riefky, Anies Baswedan sudah menentukan sosok cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024. Ia menyebut, Anies memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya.
“Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya,” jelas Riefky.
Pihak Demokrat menilai keputusan sepihak Surya Paloh meminang Cak Imin sebagai sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya. Sebab, keputusan itu diambil tanpa sepengetahuan partai lain di Koalisi Perubahan, yakni Demokrat dan PKS.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” bebernya.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” imbuh Riefky.
Riefky menyebut keputusan Surya Paloh itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan yang digaungkan oleh koalisi pengusung Anies. Ia juga menuding Anies berkhianat terhadap mandat untuk memimpin koalisi tersebut.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky.
Baca juga: Antara Anies, AHY dan Pengkhianatan Paloh, Ini Kronologi Versi Demokrat
