Channel9.id – Jakarta. Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melarangan ekspor bijih nikel dan mengembangkan hilirisasi dalam negeri, terbukti mampu mendongkrak keuntungan yang cukup besar.
Sejak kebijakan ini digulirkan, nilai ekspor nikel pada 2022 tercatat menembus angka US$ 33 miliar atau mencapai Rp 514,3 triliun. Realisasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya mencapai US$ 20,9 miliar, bahkan dari tahun 2018-2019 hanya sebesar US$ 3,3 miliar.
Berdasarkan data tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto menyebut nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri tahun ini ditargetkan bisa naik lagi.
“Kenaikannya ditargetkan mencapai US$ 38 miliar atau Rp592,2 triliun (kurs Rp15.585 per US$) pada tahun 2023. (Tahun ini) sekitar US$ 35-38 miliar,” kata Seto, dikutip CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Ia menuturkan, kenaikan nilai tambah hilirisasi nikel yang sangat signifikan ini dipicu oleh bertambahnya volume ekspor produk hasil turunan nikel.
Sebagaimana diketahui, pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri mendapat penolakan dari berbagai pihak. Terlebih lagi soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah atau bijih (ore) seperti nikel.
Misalnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel. Selain itu, IMF juga meminta Pemerintah RI untuk tidak memperluas nikel untuk komoditas lain.
Desakan IMF ini disebutkan dalam Article IV Consultation. Menurut IMF, kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan dampak negatif bagi negara lain.
Tak hanya IMF, protes juga berhembus dari Uni Eropa (UE). Mereka meluncurkan Enforcement Regulation untuk meminta konsultasi kepada stakeholder seperti industri pengguna bijih nikel dari Indonesia.
Jika dari Enforcement Regulation ini terindikasi case kerugian pada industri di UE atas kebijakan negara lain termasuk Indonesia, maka UE akan menerapkan kebijakan balasan seperti bea masuk pada barang-barang impor dari Indonesia.
Namun, Presiden Jokowi memperlihatkan sikap tak gentar atas ancaman-ancaman UE maupun IMF itu. Berkali-kali, Presiden Jokowi menegaskan bakal melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri.
Sebab, kata Jokowi, larangan ekspor nikel mentah telah membuat Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan.
“Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih Rp20 menjadi Rp60 – Rp70 triliun,” tegas Jokowi.
Selain itu, dalam sambutannya di upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman, pada Minggu, 16 April 2023, Jokowi menyebut Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama hilirisasi industri dan ekonomi hijau.
“Indonesia tidak sedang menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam membangun industri hilir di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai USD545,3 miliar atau Rp8.128 triliun (kurs Rp14.900 per USD).
Indonesia juga tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton. Posisinya setara dengan Australia. Dengan demikian Indonesia dan Australia masing-masing menyumbang 21 persen dari total cadangan nikel global sepanjang tahun lalu.
Baca juga: Kementerian Perindustrian Genjot Hilirisasi Industri
HT
