Channel9.id, Jakarta – Pemerintah secara mendasar merombak arsitektur belanja sosial nasional dari skema Bantuan Sosial (Bansos) sektoral yang rawan tumpang tindih menjadi pendekatan terintegrasi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui pemutakhiran sistem ini, alokasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Sepanjang Hayat TA 2026 tidak lagi disalurkan secara eceran, melainkan terkonsolidasi hingga mampu menyuntikkan manfaat ekonomi puluhan juta rupiah per keluarga penerima manfaat (KPM) saban tahun.
Pengoperasian DTSEN versi terbaru ini menjadi momentum koreksi atas fragmentasi data historis yang selama ini tersebar di DTKS Kementerian Sosial, P3KE Kemenko PMK, dan Regsosek Bappenas. Dengan sistem data tunggal, riset ketepatan sasaran diperketat guna mengawal struktur piramida kesejahteraan sosial Indonesia.
Berdasarkan data kaji ulang kesejahteraan 2025/2026, Indonesia mencatat populasi miskin ekstrem sebanyak 2,38 juta jiwa dan kelompok miskin 21,47 juta jiwa. Sementara itu, bantalan ekonomi utama difokuskan untuk memagari 67,93 juta jiwa penduduk rentan miskin dan 141,95 juta jiwa kelompok menuju kelas menengah agar tidak terperosok ke bawah garis kemiskinan.
Intervensi belanja sosial 2026 dipandu oleh konsolidasi data berbasis triangulasi NIK kependudukan, kepemilikan aset, dan riwayat bantuan. Skema baru ini mengubah secara radikal tata kelola bantuan negara:
Satu Pintu Berbasis Desil: Warga cukup terdaftar satu kali di DTSEN untuk mengakses portofolio bantuan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L).
Pembaruan Dinamis & Digital: Menghapus masa tunggu lama akibat Musyawarah Desa manual, digantikan verifikasi berjenjang berbasis sistem digital yang diperbarui secara berkala.
Transparansi Desil Terbuka: Kelayakan penerima ditentukan oleh peringkat desil secara terbuka, yang dapat dicek dan disanggah secara mandiri oleh masyarakat melalui kanal resmi.
Arsitektur Tiga Pilar & 28 Program Intervensi
Secara keseluruhan, anggaran Perlinsos 2026 didistribusikan ke dalam 28 program strategis yang terbagi dalam tiga pilar utama:
- 17 Program 0% Kemiskinan: Perlindungan daya beli paling bawah melalui Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah, PKH, Kartu Sembako, Sekolah Rakyat Berasrama, hingga subsidi dan kompensasi energi (LPG 3 kg, Solar, Pertalite, Listrik) serta pembiayaan FLPP/BSPS perumahan.
- 2 Program Universal: Pemenuhan nutrisi dan proteksi kesehatan publik menyeluruh melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
- 9 Program Afirmatif: Penguatan produktivitas dan kapabilitas SDM usia kerja lewat Magang Dibayar Pemerintah setara UMK, Beasiswa LPDP & KIP Kuliah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga subsidi pupuk dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM.
Simulasi Akumulasi Manfaat: Suntikan Rp34 Juta hingga Rp143 Juta per Keluarga
Efektivitas pendekatan Satu Pintu DTSEN terlihat nyata saat dihitung berdasarkan total akumulasi manfaat yang diterima oleh satu rumah tangga.
Sebagai contoh, pada Keluarga Bapak Yosep, keluarga kurang mampu dengan 9 anggota keluarga—dukungan akumulatif dari program Sekolah Rakyat untuk 2 anak (Rp96 juta/tahun), MBG untuk 3 anak, PKH, Bansos Sembako, PBI-JK, CKG seluruh anggota, serta subsidi energi menghasilkan total nilai manfaat hingga Rp143,33 juta per tahun.
Pada skala menengah prasejahtera, Keluarga Nazril di Kota Bekasi mencatatkan total dukungan pemerintah senilai Rp77,04 juta per tahun. Nilai ini ditopang oleh program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Nazril senilai Rp48 juta per tahun, MBG, CKG, PBI-JK, serta perbaikan hunian lewat Rumah Sejahtera Terpadu dan subsidi energi rumah tangga.
Sementara itu, pada kelompok usia kerja produktif, Keluarga Ikhsan menerima total nilai akumulasi Rp34,02 juta per tahun. Angka ini mencakup insentif Magang Nasional S1 Ikhsan senilai Rp17,96 juta selama 6 bulan di sektor industri, dipadukan dengan dukungan PKH, MBG, PBI-JK, serta subsidi energi keluarga.
Pengintegrasian data tunggal DTSEN dan pemetaannya sepanjang hayat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan pemborosan anggaran akibat exclusion/inclusion error, sekaligus memastikan tiap rupiah belanja sosial berfungsi ganda: sebagai jaring pengaman daya beli jangka pendek dan investasi kapasitas SDM jangka panjang.
