Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Joko Widodo, Senin (19/2/2024). Sri Mulyani mengatakan THR untuk PNS sudah mulai disiapkan.
“Saya melaporkan pada Bapak Presiden untuk persiapan pembayaran THR gaji ke-13 kan itu sudah ada di UU APBN 2024,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) khusus THR Lebaran. Ia menjamin THR akan cair pertengahan bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024.
“Jadi, untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum Lebaran,” ujarnya.
Selain pembahasan THR dan gaji ke-13, Sri Mulyani dan Jokowi juga membahas mengenai perkembangan APBN 2024. Khususnya soal sejumlah perubahan dalam APBN.
“Pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment dan bagaimana prospek untuk 2024. Juga mendapat arahan mengenai bagaimana menavigasi situasi saat-saat ini, terutama pada kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan baik,” pungkasnya.
Adapun berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs Kementerian Keuangan, komponen THR pada 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen. Kebijakan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia.
Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.
HT
