Connect with us

Nasional

IDI: Kerumunan Selalu Menjadi Klaster Penularan Corona

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kasus virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) di beberapa daerah usai libur panjang 28 Oktober-1 November 2020 mulai meningkat di beberapa daerah. Pengurus Ikatan Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)  menilai, kenaikan kasus diakibatkan oleh kerumunan yang terjadi di masyarakat selama liburan yang kemudian menularkan virus.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengaku mendapatkan data dari tim mitigasi IDI bahwa jumlah kasus Covid-19 bertambah di beberapa rumah sakit usai libur dan cuti kemarin seiring dengan banyak orang yang berobat ke fasilitas kesehatan.

“Karena saat  liburan bersama, orang-orang cenderung membentuk kerumunan, menularkan virus, dan akhirnya menimbulkan kasus baru. Bahkan, kami juga mencatat banyak petugas atau tenaga kesehatan yang terinfeksi,” katanya, Rabu (11/11).

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19: Jangan Sampai Unjuk Rasa Jadi Klaster Baru

Tak hanya itu, IDI juga mendapatkan laporan petugas kesehatan yang menangani Covid-19 kemudian meninggal dunia di periode ini meningkat. Artinya, dia menambahkan, kasus Covid-19 yang meningkat membuat pasien yang datang ke rumah sakit juga meningkat, dan dampaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi virus hingga gugur juga meningkat.

“Sehingga, IDI ingin menyampaikan ke pemerintah, barangkali ke depan supaya memikirkan matang-matang (membuat) kebijakan libur bersama,” katanya.

Bahkan kalau memungkinkan, dia melanjutkan, kebijakan cuti dan libur bersama lebih baik ditiadakan sementara karena momen ini terbukti menularkan virus dan menyebabkan kasus di RS bertambah kemudian imbasnya bertambahnya petugas kesehatan yang terinfeksi virus ini. Faqih menegaskan, pandemi virus ini belum selesai. Terbukti dengan kasus harian yang masih di angka 3.000 sampai 4.000an.

IDI berharap libur yang ditiadakan untuk sementara membuat masyarakat tidak mudah terinfeksi. Beban petugas kesehatan juga tidak lebih berat yang berpotensi membuat tenaga kesehatan mudah terinfeksi.

Terkait berlibur dengan menerapkan protokol kesehatan, Daeng menyebutkan pengendaliannya sulit dilakukan karena banyak masyarakat yang berkerumun, berkumpul kemudian jalan-jalan selama cuti.

Ia menegaskan tentu ini berisiko meningkatkan kasus Covid-19 dan kini terbukti penularannya lebih banyak, kemudian banyak yang terinfeksi virus dan akhirnya pasien datang berobat ke rumah sakit lebih banyak.

“Kami juga prihatin bahwa informasi petugas kesehatan yang tertular juga lebih banyak kemudian yang gugur meningkat,” katanya.

Peningkatan kasus usai libur panjang mulai terjadi di beberapa daerah seperti Indramayu dan Bogor di Jawa Barat, Jember di Jawa Timur, hingga Kalimantan Tengah. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat daerah-daerah ini mengalami kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo mengatakan, jumlah kasus harian Covid-19 sebenarnya tidak menunjukkan realitas. “Ini bisa seperti puncak gunung es karena pengetesan Indonesia belum melebihi batas minimum (WHO),” kata Windhu.

Windhu menjelaskan, batas minimum pengetesan Covid-19 berdasarkan ketentuan WHO yaitu 1.000 per 1 juta penduduk setiap pekannya. Artinya, dia menambahkan, jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka minimal harus memeriksa 270 ribu orang per pekan atau per hari 39 ribu.

Sedangkan, faktanya Indonesia tidak pernah mencapainya, hanya beberapa kali pernah mengetes 40 ribu spesimen dalam kurun waktu delapan bulan terakhir ini. Bahkan, ia menyebutkan akhir-akhir ini Indonesia hanya memeriksa 20 ribu hingga 25 ribu spesimen per hari.

Artinya, dia menambahkan, spesimen yang dites setiap harinya hanya 50-65 persen dari batas minimum WHO. Ia mengakui pengetesan spesimen di provinsi tertentu sudah memenuhi standar seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatra Barat.

Tetapi, lanjut Windhu, kondisinya berbeda di provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 30 provinsi lainnya karena kemampuan pengetesannya masih 50-65 persen, bahkan ada yang 20 persen.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Webinar Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, dengan adanya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi setelah hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam kelembagaan penataan ruang di daerah. Hal itu dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan UU.

“Bahwa diberikan kebebasan kepada Pemda untuk membentuk organisasi yang diabdikan bagi kepentingan rakyat di mana sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Suhajar.

Ia menambahkan, sebagaimana Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, selain kesehatan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, pekerjaan umum serta penataan ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Di mana posisi penataan ruang? adalah di urusan pemerintah konkuren wajib berpelayanan dasar, artinya seluruh kekuatan APBD Jawa Barat itu wajib mendahulukan enam urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang di dalamnya ada termasuk tata ruang (pekerjaan umum dan tata ruang),” tuturnya.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Suhajar Diantoro jadi Plt Sekjen Kemendagri 

Dengan demikian, urusan pekerjaan umum dan tata ruang diserahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, tak terkecuali untuk penguatan kelembagaannya. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka pembentukan atau kelembagaannya pun harus berbasis pada urusan yang terlampir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Urusan ini dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, memang ada di provinsi, kabupaten/kota, bahkan menjadi urusan yang prioritas, karena termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar, maka silakan bentuk organisasinya,” tandasnya.

Selain itu, Suhajar menekankan, agar tata ruang menjadi urusan yang tidak dianggap sepele oleh pemerintah daerah. Selain menyangkut urusan wajib pelayanan dasar, tata ruang juga menyangkut pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Tata ruang perlu di semua provinsi, kabupaten/kota, karena urusan pemerintah wajib berpelayanan dasar, jangan sampai rakyat mau mendirikan bangunan di mana, tidak terlayani dengan baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR: Kebutuhan Warga Terdampak Letusan Gunung Semeru Harus Diprioritaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa untuk warga korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.

Puan meminta agar kebutuhan warga korban terdampak meletusnya Semeru menjadi prioritas.

“Mari kita menundukkan kepala, memanjatkan doa untuk korban erupsi Semeru. Semoga tidak ada lagi korban jiwa atas bencana ini. Keselamatan warga harus diutamakan,” kata Puan, Senin 6 Desember 2021.

Berdasarkan informasi dari BNPB hingga Minggu kemarin sore, terdapat 14 warga Lumajang yang meninggal dunia akibat terkena awan panas saat Semeru erupsi.

Baca juga: Polri Terjunkan 945 Personel Bantu Tangani Bencana Erupsi Gunung Semeru

Puluhan orang juga diketahui menderita luka bakar, baik luka serius hingga luka ringan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di sekitar lereng Gunung Semeru.

Puan mengapresiasi tim SAR, petugas gabungan dari berbagai instansi dan golongan, hingga kelompok relawan yang berjibaku membantu evakuasi dan penyelamatan warga.

“Pemerintah bersama jajaran BNPB, Basarnas, TNI/Polri telah bekerja cepat dalam melakukan tanggap darurat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari berbagai elemen masyarakat yang terus datang untuk memberikan bantuan,” kata Puan.

Setidaknya 5.205 jiwa yang terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana 1.300 berada dalam pengungsian. Puan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan pengungsian yang layak sehingga warga merasa aman dan nyaman.

“Kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas. Sediakan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi terjamin. Logistik lain seperti selimut, alas untuk tidur, hingga ketersediaan air dan listrik juga harus diperhatikan,” tutur Puan.

Dia mengingatkan agar pemerintah segera bekerja cepat mengerahkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup akibat erupsi.

Hal ini menyusul adanya daerah warga yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat putusnya jembatan.

“Harus ada solusi yang diberikan pemerintah mengenai persoalan distribusi bantuan kepada warga terdampak. Jangan sampai ada pengungsi yang kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar mereka,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini juga meminta agar posko pengungsian ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.

Puan menegaskan obat-obatan dan kebutuhan medis bagi pengungsi dan korban terdampak yang memilih tetap tinggal di rumahnya, harus selalu tersedia.

“Kerja sama dari stake holder, khususnya Kementerian terkait, Pemda dan tim SAR gabungan, diharapkan dapat mempercepat proses penanganan bencana. Rakyat dalam bencana tidak boleh sedikitpun merasa ditinggalkan oleh negara,” tegasnya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah mulai bekerja untuk penanganan dampak bencana. Salah satu hunian baru untuk warga yang rumahnya rusak akibat erupsi Gunung Semeru.

HY

Continue Reading

Nasional

Dipimpin Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dinilai berdampak positif pada tingkat kepercayaan publik terhadap korps Bhayangkara itu. Bahkan, peringkat kepercayaan publik terhadap Polri lebih tinggi dibandingkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tingkat kepercayaan ini terlihat dari hasil survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 2-6 November 2021. Polri menempati peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan mencapai 80,2 persen.

“Trust (kepercayaan) publik terhadap Polri meningkat menjadi 80 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan, Minggu 5 Desember 2021.

Baca juga: Cyrus Network: Opini Publik Terhadap Polri Kian Positif

Listyo yang memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021, dinilai memberikan angin segar di tubuh Polri. Hal ini disampaikan dengan melesatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Padahal, sebelumnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di peringkat kedua sejak 2015.

Tingkat kepercayaan publik kepada KPK mengalami tren penurunan sejak 2018. Bahkan, pada 2019 dan 2020 berhimpitan dengan posisi Polri. Sementara pada 2021 Polri berhasil menggeser peringkat kepercayaan terhadap KPK.

“Trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” ucapnya.

Burhan berharap ke depan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang mencapai 75,3 persen dan Kepolisian 80,2 persen, diikuti dengan peningkatan kepercayaan kepada KPK. Sebab bentuk kerja sama tiga institusi penegak hukum tersebut dalam menegakkan aturan hukum di tanah air.

Berikut hasil survei yang mengaku percaya dan sangat percaya pada lembaga:
TNI: 94,3 persen
Presiden: 86,4 persen
Polri: 80,2 persen
Mahkamah Agung: 79
Mahkamah Konstitusi: 79 persen
Kejaksaan: 75,3 persen
Pengadilan: 77 persen
KPK: 71,1 persen
MPR: 67 persen
DPD: 66,4 persen
DPR: 61,1 persen
Partai politik: 52,2 persen

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 2-6 November 2021. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Sedangkan penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC