Channel9.id-Jakarta. Komisi Kesehatan DPR menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kebohongan publik lantaran tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase kedua kepada vaksin Nusantara.
Merespons hal itu, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengingatkan anggota DPR agar tidak mengambil alih kinerja BPOM terkait polemik vaksin Nusantara.
“Betul DPR kerja dalam rangka pengawasan kelembagaan, memang kerjaannya awasi pemerintah dan lembaga di dalamnya. Tapi yang harus diawasi kinerjanya. Jangan sampai seolah-olah DPR megambil alih kinerja. Itu harus dijaga,” kata Daeng dalam diskusi virtual, Sabtu (17/4).
Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, 97 Tokoh Nasional Dukung BPOM
Jika DPR sampai mengambil alih kinerja BPOM, Daeng mengaku khawatir lembaga profesional ke depannya akan rentan dimasuki unsur politis.
“Saya sangat khawatir karena pekerjaan profesional harus dijaga karena prosedur keilmuan yang dikerjakan,” ujarnya.
Menurut Daeng, kinerja BPOM terkait pengawasan dan penilaian terhadap vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia sudah sesuai jalur.
BPOM, kata dia, juga tidak melakukan diskriminasi terhadap pengembangan vaksin yang ada karena penilaiannya menggunakan standar internasional.
“Saya sebagai orang luar kalau itu pengawasan yang disampaikan tentang good manufacturing pratice, good clinical practice, keamanan itu saya melihat sama saja diterapkan ke yang lain,” kata Daeng.
IG
