Channel9.id, Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa data pribadi warga negara Indonesia (WNI) tidak akan dikelola oleh Amerika Serikat meski ada kesepakatan terkait tarif resiprokal antara kedua negara.
“Kita sudah memiliki mekanisme perlindungan data pribadi yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Indonesia,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pengelolaan data akan tetap dilakukan oleh masing-masing negara. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menko Airlangga yang memimpin negosiasi ini. Tidak ada pengalihan pengelolaan data ke pihak lain,” tegasnya.
Hasan menjelaskan, sistem pertukaran data pribadi yang disepakati hanya berkaitan dengan transaksi komersial. Contohnya, data barang tertentu seperti bahan kimia yang memiliki potensi ganda—bisa menjadi pupuk atau bahan peledak. “Dalam kasus seperti gliserol sawit, keterbukaan data diperlukan agar pemanfaatan barang tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari,” ujarnya kepada jurnalis KompasTV.
Ia menekankan, tujuan utama kerja sama ini murni untuk kepentingan perdagangan. “Tidak ada pengelolaan data pribadi WNI oleh pihak asing, begitu pula sebaliknya,” katanya.
Sementara itu, dalam rilis resmi Gedung Putih, pemerintah AS menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menghapus hambatan perdagangan digital, jasa, dan investasi, termasuk mekanisme transfer data pribadi lintas batas ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
