Channel9.id, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai tahun politik 2026 dengan menempatkan stabilitas layanan publik dan perlindungan warga sebagai agenda utama pembahasan di alat kelengkapan dewan (AKD). Fokus tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Senayan, Selasa (13/1/2026).
Puan menekankan bahwa berbagai isu prioritas yang telah masuk AKD akan diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, DPR akan memastikan negara hadir dalam kondisi darurat maupun pemulihan.
“DPR RI akan memprioritaskan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.
Isu pertama yang digarisbawahi DPR adalah ketersediaan layanan dasar pascabencana di Sumatra dan wilayah terdampak lain. Puan menyebut pasokan BBM, listrik, dan bahan pangan harus dijaga untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
Agenda selanjutnya adalah evaluasi pelayanan transportasi selama masa Natal dan Tahun Baru, mengingat mobilitas tinggi masyarakat kerap memunculkan persoalan keselamatan dan pelayanan publik.
DPR juga akan menguatkan fungsi perlindungan bagi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang mengalami konflik melalui evaluasi prosedur evakuasi.
Di bidang penegakan hukum, Puan menegaskan bahwa reformasi Polri, Kejaksaan, dan sistem peradilan menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
“Proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, dan pengadilan harus memastikan penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, DPR menilai percepatan penanganan kasus super flu perlu mendapatkan perhatian karena mulai muncul di sejumlah wilayah.
Di sisi pendidikan, Puan menyoroti perlunya kebijakan berkelanjutan untuk kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus peningkatan layanan pendidikan.
DPR juga akan membahas evaluasi pemberian izin kawasan hutan dan alih fungsi lahan sebagai respons atas persoalan tata kelola lingkungan.
Selain itu, pemenuhan hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan secara nondiskriminatif masuk dalam prioritas DPR tahun ini.
Menutup agenda, DPR memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan dikawal untuk menjamin aspek pelayanan dan perlindungan jamaah.
