Nasional

Wapres: Target Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir Pada 2022

Channel9.id-Jakarta. Pada tahun 2021 pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan 24 kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir. Tahun 2022 mendatang pemerintah akan memperluas cakupan dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.

“Tahun 2022 ini rencana kita adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34 persen adalah wilayah pesisir,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Selasa (21/12/2021), di Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Esktrem Nol Persen di Tahun 2024 

Ma’ru f menjelaskan, dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, lanjut Wapres, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.

“Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya,” ujarnya.

Ma’ruf menuturkan, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk  berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah.

“Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir,” bebernya.

Selanjutnya, kata Ma’ruf, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6  +    =  11