Channel9.id-Jakarta. PKS mengkritisi munculnya wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari pemerintah. Wacana itu dianggap semakin menguatkan dugaan pemerintah hingga kini tidak punya grand design alias rancangan induk penanangan wabah virus corona.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menuturkan, sampai sekarang pemerintah memang belum pernah mengungkapkan rancangan induk penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya.
“Jadi makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah. Coba lihat, saat ini gubernur, bupati, wali kota yang malah terlihat pontang-panting dengan kebijakan PSBB,” ujar Sukamta di Jakarta, Selasa (5/5).
Di satu sisi, kata dia, kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi, sementara pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan. “Kalau kebijakan bolak-balik enggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden!” ujarnya.
Ia menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD itu semakin menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik. Padahal, dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini, para pejabat jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya.
“Apalagi pernyataannya Mahfud MD ini bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” katanya.
Dia menyampaikan, kritik cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sebenarnya sudah banyak disampaikan, namun dua bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. “Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah mestinya mengatur siapa yang boleh bicara soal kebijakan penanganan Covid-19, PSBB, dan lain-lain. Jangan sampai para pejabat pemerintah rebutan panggung tetapi malah membingungkan rakyat dan membuat gaduh.
Anggota DPR asal Yogyakarta itu juga meminta kepada pemerintah untuk segera memperjelas grand design penanganan Covid-19, di samping menetapkan kriteria atau standar yang jelas soal kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap. Pemerintah perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali.
“Sehingga dengan kondisi seperti ini mestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” ucapnya.
(vru)
