Connect with us

Politik

Komisi III DPR: Polri Harus Menjunjung Tinggi Netralitas Dalam Pilkada

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali didesak menjaga netralitasnya menghadapi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun ini di sejumlah daerah. Ini penting diingatkan kembali agar Polri tetap bekerja profesional dan berintegritas.

Demikian salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang diselenggarakan secara virtual dan secara fisik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/09).

Baca juga: Tahapan Pilkada 2020 Sukses, AMMI Pui Kerja Maksimal KPU Hingga Polri

Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi III RI DPR Herman Hery. Banyak isu penting disampaikan para anggota Komisi III kepada Kapolri. Namun, isu Pilkada sangat krusial, karena akan digelar saat pandemi virus corona belum selesai dan ancaman konflik sosial di daerah yang kerap muncul.

“Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri,” kata Herman saat membacakan kesimpulan Raker.

Komisi III DPR RI, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, juga mendesak Polri agar melakukan audit atas program pengadaan IT di institusinya yang terkesan tumpang tindih atau duplikasi.

Polri harus membentuk tim yang mampu mengaudit pengadaan tersebut secara baik. Di sisi lain, Komisi III DPR juga mendukung Polri mewujudkan Renstra 2020-2024 agar Polri tetap profesional, unggul, dan terpercaya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading

Hot Topic

Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP.

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dukung Kader Maju Pilkada 2020

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus  menjadi ajang sinergitas kekuatan kader,”katanya.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” tandas Suharso.

Continue Reading

Politik

PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, praktik politik dinasti semakin berkembang. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai dengan hal itu.

Menurutnya, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi sebab secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

“Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Dia menilai, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, dirinya mengaku khawatir dengan sistem politik ini akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Jabatan publik di dalamnya merupakan amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC