Connect with us

Nasional

Jajal GeNose dan Pesan 100 Unit, Ganjar: Keren Ini!

Published

on

Channel9.id – Yogyakarta. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertolak ke Yogyakarta untuk melihat pembuatan alat pendeteksi Covid-19 karya Universitas Gadjah Mada (UGM) GeNose C19, Selasa (5/1). Tak hanya melihat, Ganjar juga langsung menjajal produk alat pendeteksi Covid-19 dengan tingkat akurasi 97 persen itu.

Tiba di pabrik GeNose yang terletak di UGM Science Technopark sekitar pukul 12.30 WIB, Ganjar langsung menjajal alat tersebut. Caranya, ia menghembuskan nafas dan dimasukkan ke kantong plastik khusus yang disiapkan. Setelah itu, kantong plastik berisi nafas Ganjar itu kemudian dimasukkan ke alat GeNose yang terkoneksi dengan laptop. Dan dalam hitungan waktu tiga menit saja, hasilnya sudah keluar dan Ganjar dinyatakan negatif.

“Wah cepat sekali, hanya hitungan menit sudah keluar hasilnya. Keren ini,” kata Ganjar kagum.

Ganjar pun langsung memesan 100 unit GeNose untuk dibawa ke Jawa Tengah. Namun sayang, karena produksinya masih sedikit, baru 35 alat GeNose yang bisa didapatkan Ganjar.

“Saya mau beli 100, tapi baru dapat 35 unit. Ternyata ini baru 10 hari berproduksi karena izin edar baru keluar. Saya ke sini untuk melihat seperti apa kondisinya, sekaligus saya ngetes sendiri tadi bagaimana cara kerjanya,” kata Ganjar.

Dari hasil tes yang dilakukan, GeNose lanjut Ganjar dianggap sangat efektif untuk meningkatkan upaya tracing Covid-19. Cara kerjanya sangat simpel dan waktu yang dibutuhkan sangat cepat, yakni maksimal tiga menit.

“Hanya dengan niup nafas kita, kemudian diukur dengan alat ini, tiga menit sudah keluar hasilnya apakah positif atau negatif. Ini waktu yang sangat cepat, dibanding dengan tes lain misalnya PCR. Jadi nantinya laboratorium tidak pusing lagi, masyarakat juga tidak sakit lagi karena harus diswab, cukup nyebul saja sudah keluar hasilnya,” jelasnya.

Baca juga: Polda DIY Mulai Gunakan GeNose Buatan UGM

Ganjar pun mengusulkan agar Indonesia menerapkan GeNose C19 sebagai alat uji resmi Covid-19. Ia membayangkan, jika semua Puskesmas di Indonesia memiliki alat ini, maka proses tracing akan semakin cepat dan para surveilans yang bekerja di lapangan akan sangat terbantu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saya langsung pesan alat ini karena produk anak bangsa, labelnya Merah Putih. Maka negara harus berpihak. Saya bayangkan kalau negara memerintahkan seluruh daerah menggunakan ini, maka surveilans akan jauh lebih baik dan coverage pengecekan di Indonesia untuk mengetahui berapa yang terpapar akan jauh lebih cepat,” tegasnya.

Apalagi, harga dari GeNose sangat murah, yakni Rp62 juta. Dengan harga segitu dan satu alat bisa digunakan untuk mengetes 100.000 orang, maka kalkulasinya jauh lebih murah dibanding alat tes Covid-19 lainnya.

“Kalau kita bicara politik kesehatan, maka ini sangat murah karena bisa mengcover banyak orang. Kalaupun masyarakat harus bayar sendiri untuk tes ini, kisarannya kantongnya Rp15.000 dan biaya tambahan lainnya total hanya Rp25.000, maka sangat terjangkau. Tapi kalau dibiayai negara, ini jauh lebih murah. Bandingkan dengan PCR tes yang harganya bisa Rp900.000 per tes,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim GeNose C-19, Prof Kuwat Triyana menerangkan, cara kerja GeNose adalah mendeteksi senyawa organik bernama Volatile Organic Compound (VOC) hasil proses metabolik virus Covid-19 di dalam tubuh melalui hembusan nafas.

“Kalau yang memiliki Covid-19, reaksi metabolik yang dihasilkan akan berbeda dengan patogen lain. Jadi, kalau yang mengandung Covid-19, langsung bisa terdeteksi,” katanya.

Pengujian GeNose lanjut Kuwat sudah dilakukan berkali-kali dengan ribuan orang yang berbeda. Setelah pengujian itu, otak mesin tersebut telah dikunci untuk mendeteksi senyawa yang berbahaya khususnya Covid-19.

“Tingkat akurasi mesin ini bisa mencapai 97 persen. Untuk pengujiannya, hanya membutuhkan waktu maksimal tiga menit,” jelasnya.

Setelah mengantongi izin edar dari pemerintah, pihaknya lanjut Kuwat langsung mengebut memproduksi GeNose C19. Saat ini, baru 100 unit yang rampung diproduksi.

“Bulan Januari ini kami targetkan bisa memproduksi 5000-10.000 unit, dan akan meningkat di bulan-bulan selanjutnya. Pemesanan sudah banyak, termasuk dari Jawa Tengah yang kami yakin dapat terpenuhi. Untuk penjualan kami prioritaskan untuk pemerintah dahulu, termasuk perusahaan yang bergerak di pelayanan publik seperti PT KAI yang juga sudah memesan,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Bertolak ke Kalsel, Jokowi Akan Tinjau Wilayah Terdampak Banjir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (18/01). Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan nantinya Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir agar bisa ditindak lanjuti.

“Iya betul. Sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut,” ujar Heru, Senin (18/01).

Jokowi juga akan mengecek kebutuhan para korban dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir telah sampai di tujuan. “Kebutuhan lain yang diperlukan warga, Bapak Presiden akan memperhatikan,” jelas Heru.

Baca juga: BNPB: 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Kalsel 

Rencananya, Jokowi akan bertolak ke Banjarbaru melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.15 WIB.

Sebelumnya, akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021, pukul 10.30 WITA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Continue Reading

Nasional

LPSK Beri Tujuh Catatan kepada Calon Kapolri Baru

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tujuh catatan mengenai sederet pekerjaan yang menanti kapolri baru. DPR RI telah menerima surat presiden tentang nama calon kepala Kepolisian Republik Indonesia, yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu memulai catatan tersebut dengan menyinggung mekanisme penegakan hukum, seperti apa yang akan diterapkan kapolri menyikapi kasus penyiksaan yang dilakukan oknum anggota Polri. Catatan LPSK pada 2020, terdapat 13 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sementara di 2019 lebih tinggi dengan 24 permohonan.

“Artinya, terjadinya penurunan sebesar 54 persen perkara penyiksaan pada 2020 dibanding 2019. Namun bila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 terdapat 37 terlindung LPSK dari peristiwa penyiksaan,” kata Edwin dalam keterangannya, Minggu (17/1).

Baca juga: LPSK Janji Lindungi Saksi yang Mau Buka Suara Terkait Djoko Tjandra  

Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz , Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menhan Prabowo Subianto berfoto bersama seusai Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Ia menyatakan peristiwa terakhir yang menarik perhatian dikenal dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan enam Laskar FPI. “Rekomendasi Komnas HAM meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan umum pidana. Sebaiknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum TNI di Peristiwa Intan Jaya,” ujarnya.

Kedua, kata Edwin, bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang terus meningkat beberapa tahun terakhir. Polda Metro Jaya di 2020 melansir telah menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian.

Sebanyak 1.448 akun media sosial telah dilakukan take down, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas. “Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” kata Edwin.

Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri soal kondisi penjara yang over kapasitas di mana jumlah napi yang masuk, tak berbanding lurus dengan kapasitas lapas. “Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana,” ucap Edwin.

Keempat, bagaimana upaya Kapolri memerangi korupsi di korpsnya seperti contoh kasus surat palsu Djoko Tjandra yang tidak terlepas dari praktik suap dan telah menempatkan dua jenderal polisi sebagai terdakwa. “Menjadi tugas Kapolri agar pelayanan dan proses hukum di tubuhnya bersih dari praktik transaksional yang dapat menghilangkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Kelima, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional. Pada masa pandemi, catatan LPSK di 2020 terdapat 245 permohonan atas kasus ini, menurun 31,75 persen dibandingkan 2019.

“Polri dituntut aktif melakukan patroli siber untuk memerangi konten pornografi di dunia maya,” kata Edwin. Keenam, bagaimana strategi kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lainnya.

“Kapolri diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi, tidak berhenti menjadi slogan,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi Polri atas kolaborasinya selama ini dengan LPSK dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan terorisme. Harapannya, kolaborasi itu dapat berlanjut di perkara lain seperti tindak pidana korupsi.

Terakhir, bagaimana strategi Polri meningkatkan keamanan di daerah zona terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi jatuhnya korban dari masyarakat.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Dukcapil Digital Serahkan 22 Akta Kematian Korban Sriwijaya Air

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim Verifikasi Data Jenazah (VDJ) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus bekerja membantu penuh TIM DVI Polri mengidentifikasi korban Sriwijaya Air SJ-182. Hingga Sabtu, (16/1/2021), sudah ada 24 korban Sriwijaya Air yang teridentifikasi di RS Polri.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, tim Dukcapil sudah menerbitkan dokumen Akta Kematian kepada 22 korban. 14 di antaranya sudah diserahkan kepada keluarga korban di berbagai daerah, mencakup DKI Jakarta, Banten, Surabaya, Kebumen, Babel, Kalbar, Lampung, dan Bali.

“Tinggal 2 dokumen yang sedang proses diterbitkan serta 10 dokumen yang belum diserahkan kepada keluarganya menunggu kesepakatan waktu untuk penyerahan. Dukcapil tidak hanya menyerahkan satu dokumen akta kematian saja, tetapi bisa 3 dokumen sekaligus yakni KK dan KTP-el baru untuk suami istri yang ditinggalkan,” kata Zudan dalam konferensi pers di RS Polri, Jakarta, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Data Kemendagri dan Polri Terintegrasi, Permudah Ungkap Identitas Korban SJ 182

Zudan mengapresiasi tinggi kesigapan dan kekompakan Korps Dukcapil membantu menangani verifikasi data korban SJ-182 ini.

“Berkat sistem online Dukcapil, dokumen akta kematian korban yang berasal dari daerah sudah bisa dikirimkan via surel dari pusat dalam bentuk file PDF. Petugas Disdukcapil setempat langsung mencetak dan segera diserahkan kepada keluarga korban. Ini betul-betul kerja kompak yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman semua,” katanya.

Berkat layanan Dukcapil Go Digital, akta kematian yang diterbitkan di Jakarta bisa dicetak mandiri di Dinas Dukcapil Kab/Kota lainnya. Kepala Dinas Dukcapil kemudian menyerahkan langsung kepada keluarga korban di wilayahnya. Demikian pula akta yang dibuat di daerah bisa di cetak di Pusat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC