Connect with us

Hot Topic

Jaksa Tuntut Benny Tjokro Hukuman Seumur Hidup

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum menuntut Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara seumur hidup. Tak hanya itu, Benny juga dihukum membayar denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Jaksa menilai Benny terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

“Menghukum terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap Jaksa Roni saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/10) malam.

Baca juga: Mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Dituntut 20 Tahun Penjara 

Selain itu, jaksa juga meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menghukum Benny dengan pidana uang pengganti senilai Rp 6.078.500.000.000,00. Jika tak dibayar dalam waktu satu bulan setelah memperoleh hukuman tetap (inkrah), maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti.

“Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selain pidana seumur hidup atau mati dan Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” kata jaksa.

Adapun hal-hal yang memberatkan Benny antara lain perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selanjutnya, perbuatan Benny bersama terdakwa lain juga telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yaitu Rp 16,8 triliun, serta Benny tidak mengakui perbuatannya.

“Tidak ada hal yang meringankan,” tegas jaksa.

Benny Tjokrosaputro bersama-sama dengan lima terdakwa lain didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun atas korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Benny didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Benny juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Jaksa mengatakan uang yang diterima Benny dengan mengatasnamakan nominee.

Jaksa menuturkan, Benny berupaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan itu, di antaranya dengan membeli tanah di Maja, Kabupaten Lebak Banten, membayar bunga Mayapada, membeli saham dan membayar kepada nominee terdakwa Benny atas nama PO Saleh yang dikendalikan Jimmy Sutopo.

Selanjutnya pada 2015,  Benny membuat kesepakatan dengan Tan Kian selaku pemilik PT Metropolitan Kuningan Properti untuk pembangunan apartemen dengan nama South Hill, di Kuningan, Jakarta Selatan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

MUI dan Dewan Masjid Serukan Sholat Jumat di Rumah Masing-Masing

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan bersama terkait penyelenggaraan sholat rawatib dan Sholat Jumat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2021, ditekankan bahwa seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-DKI Jakarta, agar mengganti Sholat Jumat dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu, juga diimbau agar pelaksanaan sholat rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

“Ketentuan ini berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 atau sampai ada maklumat selanjutnya,” demikian bunyi seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi, Rabu, 23 Juni 2021.

Seruan bersama tersebut dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021. Dalam surat edarannya,

MUI DKI menjelaskan bahwa seruan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, kasus virus corona melonjak drastis sehingga DKI Jakarta dinyatakan zona merah. Dalam hal ini, MUI DKI Jakarta mempertimbangkan perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan, salah satunya dengan peniadaan berkumpulnya orang banyak.

Sementara itu, dalam seruan bersama itu dinyatakan bahwa azan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu sholat.

Selain itu, pengeras suara masjid dan mushola dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan untuk menghindari sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan.

Seruan bersama itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Adelin Lis Diduga Lakukan Dua Tindak Pidana Selama Buron di Singapura

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin Lis selama buron di Singapura.

Dua dugaan tindak pidana itu yakni menggunakan dokumen perjalanan RI (paspor) yang diduga dipalsukan dan memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh perjalanan RI bagi dirinya sendiri.

Dua dugaan itu ditemukan usai Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Atpol Singapura.

“Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Diketahui dua hal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh buronan Adelin Lis (AL) alias Hendro Leonardi (HL) selama pelariannya,” kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu 23 Juni 2021.

Andi menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam proses penyidikan. Koordinasi itu termasuk bantuan penyerahan barang bukti dokumen paspor palsu yang masih diamankan oleh Kedubes RI dalam hal ini Atpol/SLO Polri di Singapura.

Sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pemalsuan paspor yang dilakukan Adelin Lis. Adelin adalah buron Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara pembalakan liar sejak 2008 lalu.

Baca juga: Polri Ikut Usut Kasus Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Adelin Lis ditangkap di Singapura pada 4 Maret 2021 karena pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi. Persidangan Singapura menjatuhi hukuman kepada Adelin Lis berupa denda 14.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 140 juta dan dideportasi dari Singapura.

Adelin Lis merupakan buron kasus pembalakan liar sejak 2008 namanya masuk dalam daftar red notice Interpol.

Adelin Lis adalah pengusaha nasional di bidang kehutanan. Dia merupakan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia yang sudah berkiprah selama 50 tahun memproduksi triplek dan kayu lapis yang sebagian produknya untuk ekspor.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin pidana 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp 199,8 miliar dan reboisasi 2,938 juta dolar AS.

Untuk eksekusi denda dan uang pengganti akan dilakukan Kejaksaan Agung setelah 14 hari isolasi mandiri Adelin Lis selesai dijalankan.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kapolri: Sinergisitas Polri dan Auditor Kunci Cegah Korupsi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Keynote Speaker di Seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), Selasa 22 Juni 2021.

Listyo menyampaikan, pentingnya sinergisitas antara Polri dan Auditor dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana ekonomi dan korupsi terkait kebocoran anggaran negara.

“Kerja sama dan sinergisitas Polri dan Auditor merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran negera,” kata Listyo dalam keterangan resmi.

Listyo menekankan, perlu adanya tindaklanjut untuk penguatan kerja sama antara Polri dan Auditor dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakan hukum.

“Maupun peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyidik dan auditor sampai ke tingkat daerah melalui sertifikasi CSFA,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Listyo pun mengapresiasi adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ini. Hal ini merupakan wujud untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Baca juga: Mendagri: Perlunya Menjaga Iklim Sinergisitas Antara Kemendagri-Polri

Usai memberikan sambutan, Listyo memperoleh Sertifikat CSFA oleh Rektor IPKN. Hal itu terkait dengan capaian Good Governance and Clean Government, pada pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab.

Diketahui Polri telah memperoleh delapan kali berturut-turut penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak tahun anggaran 2013 hingga 2020.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC