Channel9.id – Jakarta. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut implementasi program makan siang dan susu gratis butuh pendekatan khusus. Karena itu, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 ini berencana membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru demi menjalankan program andalan mereka tersebut.
“Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (21/2/2024).
Kendati demikian, Budiman mengatakan rencana pembentukan kemenko baru demi berjalannya program ini masih dalam bentuk pembahasan. Menurutnya, rencana ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.
Terlepas dari rencana pembentukan kemenko baru itu, ia menyebut akan ada lima kementerian yang terlibat langsung dalam program makan siang dan susu gratis ini, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
“Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya,” tuturnya.
Budiman menyebut kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna. Setidaknya, lanjut Budiman, dibutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Nantinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), UMKM, dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan-bahan tersebut. Sedangkan industri besar pangan nasional diharapkan berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.
Sebagai informasi, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki empat kemenko. Ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
HT
