Connect with us

Politik

Jelang Hari Santri Nasional, Ahmad Muzani Belajar Loyalitas dari Para Ulama Jatim

Published

on

Channel9.id-Probolinggo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, H. Ahmad Muzani, bersafari ke sejumlah pesatren di Jawa Timur. Silaturahmi ini untuk memperingati Hari Santri Nasional.

Kunjungan pertama dilakukan Ahmad Muzani, ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan berziarah di makam Alm. KH. Nawawi Djalil Sidogiri, Kamis 21 Oktober 2021.

Dari Pasuruan, rombongan Sekjen dan Pengurus Partai Gerindra, langsung menuju Probolinggo. Kali ini tujuannya adalah Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo.

Di Pondok Genggong, H. Ahmad Muzani diterima oleh  pengasuh pondok KH.Mutawakkil Alallah dan Nyai Diana Susilowati.

Menurut Muzani, dirinya datang bersilaturahmi ke beberapa pondok pesantren dalam rangka Hari Santri Nasional. Sebelum berangkat, Muzani menyampaikan rencana kunjungan kepada Ketua Umum Pak Prabowo Subianto.

“Melihat daftar pondok pesantren dan nama kyai yang akan kami kunjungi, Pak Prabowo sempat berujar. Apa saya ikut yah. Namun karena kesibukan beliau meminta maaf dan menyampaikan salam insya Allah lain waktu akan bersilaturami,” ujarnya..

Muzani menyampaikan silaturahmi ini bagian dari komitmen kebangsaan. Pesan Ketua Umum, lanjutnya, kami menjaga partai tetap guyup, saling silaturahmi.

“Jangan hanya urusan serius saja, ngobrol santai tentang hal kecil sering mendatangkan hal menarik,”ucapnya.

“Energi politik dan energi silaturahmi tetap berjalan walaupun Pemilu masih jauh kami tidak ingin bersilaturahmi hanya saat dekat-dekat Pemilu,” sambung Muzani.

Menurutnya, hal ini penting karena para kyai dan ulama adalah hati nurani rakyat. “Kalau para kyai tersenyum berarti rakyatnya senang,” kata Muzani.

Mutawakkil Alallah menyambut hangat kedatangan rombongan Sekjen, Anggota DPR dan Pengurus Gerindra Jawa Timur.

“Atas nama ponpes genggong sangat berterima kasih dan bergembira atas kedatangan rombongan besar, karena kami juga keluarga besar di Pondok  Pesantren Genggong”, ujar Kyai Mutawakkil.

“Salam hormat dan tahdzim kepada Pak Prabowo. Agar tetap sehat, selamat, bermanfaat bagi umat,” sambungnya.

Kyai Generasi ke empat di Ponpes Genggong ini pun menceritakan, sewaktu Pilpres 2019 lalu di Surabaya ia menerima calon presiden, Prabowo lebih dahulu, baru kemudian Pak Jokowi.

“NU Jawa Timur netral tetapi di Jatim banyak penggemar dan pemilih Pak Prabowo. Kini Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersama, bersatu di Pemerintahan  maka harapannya masalah bangsa mudah terselesaikan,”kata Kyai Mutawakkil.

Ia mengaku senang bertemu keluarga besar Partai Gerindra. ”Apalagi Ketua Gerindra Jawa Timur adalah seorang santri”, katanya sambil melirik Anwar Sadat yang mendampingi Muzani.

Perihal masalah kebangsaaan, Kyai Mutawakkil bercerita di masa penjajahan pondok ini menjadi markas gerilyawan. Putra Kyai Zainul Hasan  meminta putranya  pemimpin Laskar Hisbullah di front pertempuran di  Tulangan Sidoardjo.

“Hubul wathon yang diperjuangkan ayah  kami melawan penjajah berlanjut dan tetap menjaga umat untuk terus menimba ilmu agama di Pondok ini”, pungkas Kyai Mutawakkil.

Setelah ramah tamah, Muzani dan rombongan, berziarah ke makam Alm KH Zainul Hasan yang masih berada di dalam kompleks pondok.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Mendagri Dorong Penerapan Smart City untuk Pemerintahan yang Efisien dan Memudahkan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penerapan Smart City atau Kota Cerdas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Menurutnya, paradigma Smart City kini berkembang dan amat dibutuhkan masyarakat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT.

“Smart city ini betul-betul efektif untuk pemerintahan efisien, untuk pemerintahan, juga untuk rakyat, mempermudah semua urusan: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya aparatur pemerintah yang responsif dan memahami perubahan zaman beserta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang serbacepat.

Baca juga: Kemendagri Terus Dorong Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah

Aparatur pemerintah juga diminta agar mengubah mindset atau pola pikir tentang pentingnya IT untuk membuat keputusan secara cepat, lebih tepat, dan berbasis data yang akurat.

“Kita tidak bisa menghindari dari itu, (jika) menghindar kita akan telat, di iklim yang kompetitif saat ini, ketertinggalan akan membuat ditinggalkan oleh publik,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, guna mendukung konsep smart city tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi, infrastruktur IT, digitalisasi berbagai data pendukung, hingga digitalisasi di bidang anggaran agar lebih transparan.

“Mendorong juga inovasi terus dilakukan, sekaligus lingkungan yang kompetitif,” tutur Mendagri.

Meski demikian, ia berharap konsep smart city tak hanya dimaknai sebatas proyek penyediaan infrastruktur berbasis IT. Lebih dari itu, diperlukan juga perubahan budaya kerja bagi aparatur pemerintah. Yang tak kalah penting, smart city juga mesti dapat menggabungkan konsep pemerintahan berbasis IT dengan green city.

“Smart city itu tidak hanya dibatasi pada penggunaan teknik informasi, tapi mulai mengadopsi green city,” tekan Mendagri.

Hadirnya konsep smart city diharapkan semakin menghidupkan semangat otonomi daerah, terutama dalam melakukan inovasi. Pasalnya, hal itu sangat dibutuhkan dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik.

HY

Continue Reading

Politik

Kemendagri Terus Dorong Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong pemerintah daerah menerapkan reformasi birokrasi secara optimal. Upaya itu dilakukan dengan bersinergi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) selaku pembina pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal itu disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi bertajuk “Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Seminar yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini berlangsung di Hotel Bidakara, Rabu (1/12/2021).

Tumpak menuturkan, pemerintah menargetkan pada akhir 2024 Indeks Reformasi Birokrasi mencapai nilai “B” dengan penerapan reformasi birokrasi di 85 persen atau 29 pemerintah provinsi dan 70 persen atau 360 pemerintah kabupaten/kota. Memang pada 2020 Indeks Reformasi Birokrasi sudah mencapai “B”, tapi daerah yang menerapkan reformasi birokrasi baru mencapai 79 persen pada tingkat pemerintah provinsi dan 31 persen pada tingkat kabupaten/kota.

Di lain sisi, Tumpak membeberkan lima agenda Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Pertama, menginstruksikan semangat antikorupsi kepada kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat perangkat daerah. Langkah ini penting mengingat data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan masih banyaknya kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat korupsi.

“Tingginya praktik korupsi di daerah akan mengganggu citra pemerintah dan pada akhirnya akan menganggu kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Tumpak.

Upaya kedua, Kemendagri menciptakan interoperability antara sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah. Dengan sistem ini, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan dan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome dan impact. Selain itu, manfaat hasilnya juga harus dirasakan oleh masyarakat.

Agenda ketiga, yakni Kemendagri meninjau kelembagaan di daerah yang berbasis pada kinerja dan penyederhanaan struktur birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan struktur birokrasi. Upaya ini perlu dilakukan untuk mencipatakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam memberikan pelayanan publik.

Keempat, Kemendagri berupaya mendorong pemerintah daerah mengembangkan inovasi pelayanan publik. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden agar pemerintah dapat memangkas perizinan berusaha dan penyederhanaan prosedur perizinan. Melalui upaya ini diharapkan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis dapat membaik.

“Yang saat ini kita masih berada di peringkat 73 dari target selama tiga tahun ke depan berada di peringkat 40,” terang Tumpak.

Kelima, Kemendagri berusaha mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Sesuai dengan hasil kajian Kemendagri dan KPK yang telah disampaikan kepada Presiden pada 27 Juli 2017, ada beberapa yang perlu dilakukan dalam memperkuat keberadaan APIP. Upaya penguatan itu, kata Tumpak, meliputi tiga area, yakni kelembagaan yang independen, kecukupan anggaran, serta kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Waspadai Varian Omicron, Wakil Ketua DPD Minta Reuni Alumni 212 Dibatalkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Umat Islam Alumni Aksi 212 agar mengurungkan niat untuk melakukan aksi Reunian pada 2 Desember 2021 sebagai bentuk kewaspadaan terhadap COVID-19 varian baru Omicron.

“Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya,” kata Sultan dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 30 November 2021.

Sultan menyampaikan permintaan tersebut karena khawatir dengan situasi pengendalian persebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan terdapat ledakan COVID-19 varian baru Omicron di banyak negara.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

Menurut Sultan, meskipun pemerintah dan aparat keamanan tidak melarang aksi damai dilaksanakan,  jangan sampai masyarakat menjadi lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.

“Demi kebaikan bersama, sebaiknya kita batalkan saja Reuni 212 kali ini,” kata dia.

Sultan mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya untuk berupaya preventif dan pemulihan sosial-ekonomi bangsa dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus bermutasi.

Tingkat kerumunan massa Aksi 212, kata Sultan, belum sesuai diterapkan pada kondisi Indonesia saat ini. Tanpa mematuhi protokol kesehatan, Sultan khawatir akan terjadi penyebaran COVID-19 dan terbentuknya klaster 212.

Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.

Saat ini, dunia kembali merasa cemas dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith University Australia menyebutkan bahwa varian baru Omicron memiliki tingkat penularan lima kali lebih tinggi daripada virus korona asli, yakni SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada 2019.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus korona varian Omicron atau yang dikenal sebagai B.1.1.529, kemungkinan besar memiliki kecepatan tinggi dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi.

“Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia menularkan lebih cepat. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya,” kata Budi dalam konferensi persnya, Minggu (28/11).

Continue Reading

HOT TOPIC