Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar saat pandemi Covid-19 cukup mencemaskan. Penerapan protokol kesehatan harus ketat dilakukan dan diawasi.
Meski ada solusi menghindari kerumunan, seperti e-voting, namun pemerintah belum menyiapkannya dengan alasan infrastruktur belum siap dan rendahnya kepercayaan terhadap e-voting.
Tito menjelaskan, pihaknya sudah berkonsultasi dan diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait e-voting, dan ternyata sistemnya belum siap, karena memerlukan waktu untuk membangun jaringan.
“Terlebih lagi, e-voting itu harus didukung dengan kemampuan teknologi internet terutama. Sementara beberapa daerah itu jaringan internetnya masih lemot atau tidak jalan, seperti di Papua, daerah laut, pulau terpencil,” jelas Tito usai memberi pengarahan pada Rapat Persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (8/7).
Tak hanya itu, Tito mengatakan ada semacam arus balik di dunia perpemiluan.
“Bahwa yang paling transparan itu adalah yang manual, yaitu yang dihitung dari atau per-TPS naik ke atas terus sampai ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Karena bisa dilakukan check tiap tahapan,” sebut Tito.
Sementara itu, lanjutnya, ada rasa kekurangpercayaan terhadap e-voting, apalagi dengan adanya kemampuan hacking seperti sekarang.
“Bisa terjadi orang merubah angka di tengah jalan. Sistem checking-nya kurang,” katanya.
Sehingga tegas Tito, pada Pilkada serentak 2020 ini, e-voting belum menjadi pilihan. “Tapi tidak tahu untuk kedepannya nanti seperti apa,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pernah mengatakan e-voting itu sebenarnya bisa memangkas anggaran. Dan sudah pernah dilakukan uji coba pada masa memasuki periode kedua menjabat sebagai bupati di Bantaeng.
