Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi menjelang Ramadan. Pada bulan puasa tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir membeberkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kemendagri terhadap 514 Pemda baik di kabupaten/kota, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret.
“Perlu saya sampaikan di sini, walaupun inflasi daerah masing-masing cukup rendah, namun upaya-upaya konkret agar tetap dilaksanakan supaya kita tidak lengah,” ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Selain itu, Tomsi juga meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing. Ketersediaan bahan pangan juga diminta agar dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah.
“Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri ini merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Oleh sebab itu tolong dihitung betul dan dimohon data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya,” imbuhnya.
Tomsi menambahkan, Kemendagri beserta jajaran kementerian/lembaga senantiasa berkomitmen dalam mengendalikan inflasi. Untuk melaksanakan upaya itu, daerah diminta agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing.
Baca juga: Mendagri Minta Daerah Pastikan Ketercukupan Pasokan Pangan
Sebagai informasi, di dalam pengendalian inflasi, Kemendagri mendorong daerah untuk melakukan 9 upaya konkret. Hal ini di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta perencanaan gerakan menanam.
Selain itu, upaya lainnya yakni melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Di samping itu, daerah juga dapat merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
