Connect with us

Hot Topic

Polda NTT Siap Hadapi Gugatan Pecatan Anggota Polri Kasus Asusila di PTUN

Published

on

Channel9.Id – Jakarta. Seorang pecatan anggota Polri di Nusa Tenggara Timur bernama Johanes Imanuel Nenosono menggugat Kapolda NTT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Gugatan tersebut dilayangkan Johanes karena tidak terima dipecat dengan tidak hormat (PTDH) oleh Kapolda NTT karena terlibat kasus asusila.

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif menyatakan siap menghadapi gugatan bekas anak buahnya yang telah dipecat.

Lotharia menjelaskan, Johanes Imanuel Nenosono sebelumnya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) bertugas di Polres Timor Tengah Selatan (TTS). Dia dipecat pada September 2021 lalu karena dugaan kasus asusila.

Baca juga: Propam Polri: Pelanggaran Anggota Polisi Menurun 100 Persen Dibanding Tahun Lalu

“Dia menghamili seorang wanita hingga melahirkan. Dia (Johanes) juga menyuruh (wanita tersebut) menggugurkan kandungannya,” kata Lotharia, Minggu 21 November 2021.

Selain menghamili seorang wanita, Johanes juga diduga melakukan hubungan badan dengan wanita lain tanpa ikatan pernikahan.

“Kasus lainnya adalah pelanggaran disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan dan izin dari pimpinan selama lebih dari 30 hari,” jelas Lotharia.

Menurut Lotharia, gugatan yang diajukan oleh Johanes adalah hak setiap warga negara. Dan Polda NTT siap menghadapi gugatan tersebut.

Dia melanjutkan, tindakan memberhentikan Johanes dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian sebagai langkah tegas yang diambil bagi setiap personil polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan etik.

“Sebagai anggota polri harus patuh kepada aturan yang berlaku dalam institusi polri, jangan hanya mau haknya saja tapi tidak patuh pada kewajiban,” tegas Lotharia.

Ditegaskan Lotharia, Polda NTT tidak akan main-main dengan perilaku yang merugikan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Johanes melakukan tindakan asusila. Karena perbuatan tersebut juga telah mencoreng nama baik institusi polri di masyarakat.

“Bisa dibayangkan betapa kecewanya orangtua dari wanita tersebut dan betapa malunya wanita tersebut harus menanggung beban derita membiayai anaknya.” ungkap Lotharia.

Lotharia menyampaikan jika seseorang memilih profesi polisi maka wajib hukumnya mematuhi dan taat kepada aturan internal Polri baik etika, disiplin atau pidana.

“Sebagai anggota Polri harus menjadi pelayan dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Untuk itu jika ada yang macam-macam (melakukan pelanggaran berat) akan kita pecat,” tegasnya.

Dia menjelaskan, setiap anggota Polri bisa dipecat bukan karena terlibat pidana saja, tapi jika terlibat pelanggaran kode etik dan disiplin yang berat dan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri maka bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau dipecat.

Lotharia menyebutkan, telah memerintahkan seluruh kepala satuan agar mengawasi seluruh personil Polri di wilayah. Jangan sampai perbuatan satu orang berdampak bagi institusi Polri.

Lebih lanjut disampaikan Lotharia bahwa dia tidak akan memberi ampun kepada anak buahnya yang melakukan tindakan melanggar hukum. Dan soal gugatan di PTUN oleh Johanes adalah hal yang biasa.

“Akan kita hadapi dengan baik sesuai aturan,” tegas jenderal bintang dua ini.

Sebelumnya pada September lalu, Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif memecat 13 personel Polda NTT. Pemecatan terhadap 13 personel polri tersebut akibat terlibat kasus asusila dan menelantarkan keluarga.

13 personel polri yang dipecat Kapolda NTT tersebut berasal dari beberapa Polres di NTT.

HY

Hot Topic

Presiden Jokowi: Jaga Kewibawaan Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketegasan harus dilakukan kepada setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.

“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Kepala Negara meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Realisasi Investasi

Apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan.

“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” lanjutnya.

Terakhir, Presiden Jokowi berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Continue Reading

Hot Topic

Waspada Covid-19 Varian Omicron, Presiden Jokowi: Gencarkan Vaksinasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh masyarakat untuk waspada terhadap ancaman Covid-19 varian Omicron yang sudah mulai menyebar ke banyak negara. Di saat yang sama, Presiden menekankan jajaran TNI-Polri untuk terus menggencarkan program vaksinasi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

“Ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga tapi tetap harus waspada, hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omicron, hati-hati,” tuturnya.

Baca juga: Korea Selatan Perketat Aturan Covid-19 Setelah Kasus Omicron Baru

Kepala Negara menegaskan para pihak, utamanya yang bertugas di wilayah perbatasan, untuk lebih waspada terhadap virus korona varian Omicron tersebut. Presiden menyebut, walaupun masih dalam proses studi, varian Omicron dinilai lebih cepat penyebarannya dibandingkan varian Delta.

“Utamanya, Polda-Polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tapi juga dari warga negara kita sendiri utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri berserta jajarannya untuk terus mempercepat dan menggencarkan program vaksinasi Covid-19 terutama kepada provinsi-provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah.

“Provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan, ada 15 provinsi yang masih di bawah 60 (persen). Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga terus menekankan pentingnya menjalankan protokol kesehatan secara ketat, serta meningkatkan upaya pengetesan dan pelacakan di setiap wilayah di Indonesia.

“Hati-hati 17 kabupaten/kota di 8 provinsi yang mengalami tren naik selama 2-3 minggu terakhir ini. Naik sedikit saja segera antisipasi, walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu tapi tetep harus segera diantisipasi karena larinya nanti bisa ke keamanan, bisa ke politik, ketertiban masyarakat, semuanya,” tandas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Continue Reading

Hot Topic

Ini Nama 48 Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis, Penulisan Makalah, dan Psikologi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Periode 2022-2027 mengumumkan nama–nama calon yang lulus tes tertulis, penulisan makalah serta tes psikologi.

Ketua Timsel KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro menyampaikan, ada sebanyak 48 peserta yang lulus tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi yang terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu.

“Selanjutnya, bagi bakal calon yang telah dinyatakan lulus pada tahapan tes tertulis, penulisan makalah dan tes psikologi, berhak mengikuti tahap selanjutnya,” kata Juri dalam konferensi pers, Jumat 3 Desember 2021.

Baca juga: Timsel Loloskan 28 Calon Anggota KPU dan 20 Calon Anggota Bawaslu

Tahapan selanjutnya yang harus dilalui ada tes psikologi lanjutan (dinamika kelompok) pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2021, Tes Kesehatan tanggal 26 hingga 30 Desember 2021.

Tahapan tes wawancara untuk calon anggota Bawaslu pada 26 hingga 27 Desember 2021 dan calon anggota KPU tanggal 28 hingga 30 Desember.

“Semua tes, tempat pelaksanannya di Jakarta,” pungkas Juri.

Berikut daftar 48 calon anggota KPU dan Bawaslu:

Calon anggota KPU:
1. Abhan
2. August Mellaz
3. Badrul Munir
4. Betty Epsilon Idroos
5. Choirul Anam
6. Dahliah
7. Diana Fawzia
8. Hasyim
9. Hasyim Asy’ari
10. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
11. Idham Holik
12. Iffa Rosita
13. Ilham Saputra
14. Irfan Zen
15. Iwan Rompo Banne
16. M Fajar Subhi AK Arif
17. Mimah Susanti
18. Misna M Hattas
19. Muhammad Afifudin
20. Muhammad Ali Syafaat
21. Nuraida Fitri
22. Nurul
23. Parsadaan Harahap
24. Riant Nugroho
25. Umi Rifdiyawaty
26. Viryan
27. Yessy Yatty Momongan
28. Yulianto Sudrajat

Calon anggota Bawaslu:
1. Aditya Perdana
2. Andi Tenri Sompa
3. Duke Arie Widagdo
4. Fritz Edward Siregar
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
6. HM Zaki Sierrad
7. Leopold Sudaryono
8. Lolly Suhenty
9. Mardiana Rusli
10. Muhammad Amin
11. Muhammad Jufri K
12. Nuning Rodiyah
13. Puadi
14. Rahmat Bagja
15. Rahmat Hollyson Maiza
16. Ruhermansyah
17. Siti Baroroh
18. Sitti Rakhman
19. Subair
20. Totok Hariyono.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC