Channel9.id – Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait rencana bertemu Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. JK mengatakan rencana pertemuan dengan Megawati sedang diatur waktunya.
“Sedang diatur sesuai waktu yang tepat, nanti kita lihat,” kata JK saat ditemui di kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (24/2/2024).
Dia mengatakan pertemuan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Oh iya (bulan ini), insyaallah,” katanya.
JK tak menutup kemungkinan bahwa pertemuan dengan Megawati akan membahas soal hak angket terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut JK, pihak pemerintah dan partai-partai pendukungnya tak perlu takut menghadapi kemungkinan dijalankannya proses hak angket.
“Saya kira dua-dua baik, karena sekarang ada banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kan bagus untuk menghilangkan kecurigaan, jadi tidak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik,” ujarnya.
JK mengatakan penggunaan hak angket di parlemen bisa jadi momen klarifikasi pemerintah atas berbagai tudingan kecurangan pemilu. Dia pun meminta agar pihak-pihak tertuduh bisa menjalani proses hak angket tanpa khawatir.
“Jadi tak usah kita curiga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, jalani saja, jangan khawatir. Kalau memang tidak ada apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali memang ada apa-apa, orang takut biasanya,” tambahnya.
Wacana pertemuan Mega dengan JK mencuat usai pemungutan suara Pilpres dan Pemilu 2024. JK merupakan pendukung pasangan calon Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan PDIP adalah pengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Kubu Ganjar maupun AMIN berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat, dan real count KPU keduanya tertinggal dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Politikus PDIP Adian Napitupulu sempat memastikan rencana pertemuan Megawati dan JK bakal terealisasi. Namun, dia belum mengetahui persis kapan waktu pertemuan bakal digelar.
“Pasti terjadi. Pasti,” kata Adian kepada wartawan usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Adapun wacana menggulirkan hak angket sebelumnya diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mengajak partai-partai koalisi pengusungnya dan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu).
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dikutip dari keterangan tertulis TPN Ganjar-Mahfud, Senin (19/2/2024).
Mantan Gubernur Jateng itu mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tuturnya.
Sejauh ini, sudah ada tiga partai dari kubu AMIN yang menyatakan siap mendukung pengguliran hak angket di DPR terkai kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai itu di antaranya Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Baca juga: Waketum MasDem Sebut Ganjar Tak Pantas Bicara Hak Angket: Karena Kalah!
HT
