Channel9.id – Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia sejak pertama kali digelar pada 1955. Menurutnya, kontestasi tahun ini telah tercoreng oleh berbagai kecurangan.
Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi Election Talk FISIP UI di Aula Juwono Sudarsono, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
“Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955,” ujar JK dalam pidatonya.
JK mengatakan proses demokrasi yang diejawantahkan dalam pemilu kali ini diatur oleh sekelompok kecil orang, yakni orang yang memiliki modal dan orang pemerintahan.
“Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” tuturnya.
Ia mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung di antaranya upaya politisasi bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi aparat negara. Menurutnya, jika hal ini terus diterapkan, maka Indonesia akan kembali ke masa otoriter.
“Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya,” katanya.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, JK menyebut banyak pihak yang menyebut pemilu ini telah menjadi kontestasi yang tidak transparan dan tak adil. JK menganggap, terjadi penurunan kualitas demokrasi.
“Gabungan dari semua itu menyebabkan adanya demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi,” jelas JK.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah memasuki tahap penghitungan suara setelah tahap pencoblosan sudah digelar serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.
Saat ini, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk sementara masih unggul dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Suara untuk Prabowo-Gibran dalam real count KPU mencapai 58 persen suara.
Namun, sejumlah pihak menilai terjadi dugaan kecurangan dalam prosesnya. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo bahkan mendorong penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR.
Capres nomor 1 Anies Baswedan mendukung usulan Ganjar tersebut. Anies menilai dugaan kecurangan pemilu ini terjadi sejak sebelum pencoblosan 14 Februari.
HT
