Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor. “Kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumkan,” kata Jokowi, dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jokowi merasa heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.
Produk-produk impor tersebut antara lain, CCTV, alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian. “Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor,” kata Presiden.
Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun dan BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.
“Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog,” kata dia.
Berdasarkan hasil simulasi BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 – 5,4 persen.
