Connect with us

Hot Topic

Buat Gaduh Dengan Wacana Bebaskan Napi Koruptor Menteri Yasonna Didesak Mundur

Published

on

Channel0.id-Jakarta. Di tengah kisruhnya penanganan Pandemi Covid-19, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoy, mewacanakan pembebasan narapidana koruptor.  Hal ini membuat publik berang dan kecewa.
Akibatnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof Mahfud MD sampai Presiden Joko Widodo harus memberikan klarifikasi dan membantah pernyataan Menteri Yasonna ini, bahwa tidak ada pembebasan bagi napi koruptor dan terorisme.
Dalam pandangan Pakar Hukum Pidana Dr. Azmi Syahputra, ada tidak satu frekuensinya Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dengan atasannya Menko Polhukam dan Presiden, terkait wacana akan  merevisi   PP No 99  Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini.
“Selanjutnya Menteri Yasonna mewacanakan meninjau aturan asimilasi dan  remisi  bagi narapidana khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi sempat membuat suasana gaduh di publik,” ujar Azmi kepada Channel9.id di Jakarta Selasa (7/4/20)
Karena itu Azmi menyebut Presiden Jokowi harus tegas mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. “Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan,” ujar Azmi yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).
Dalam pandangan Azmi, orang yang dipilih dan ditunjuk Presiden harus sadar posisi, bila mengeluarkan kebijakan agar tidak yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat  karena berdampak pada kinerja dan kewibawaan Presiden.
Kebijakan Menteri yang  membuat gaduh ini juga ikut membuat kebanyakan masyarakat  menyoroti hal tersebut secara tindak korupsi dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat
“Jika Perlu  ambil langkah tegas, Presiden layak untuk mencopot Menteri Hukum dan Ham yang mengeluarkan wacana  kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri, tidak satu komando dengan Presiden,” katanya.
Menurut Azmi, akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus  tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan sebagai pemegang tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dunia pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 WIB.

Informasi itu diketahui berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

“Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Rabu, 4 Rabi’ul Awwal 1442/21 Oktober 2020 pukul 15.50 WIB di Rumah Gontor,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut.

Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Rp15 Miliar untuk Ponpes Darussalam

Informasi meninggalnya Abdullah Syukri Zarkasyi juga telah dikonfirmasi melalui berita yang diunggah di website gontor.ac.id.

Merujuk pada laman tersebut, Abdullah Syukri Zarkasyi lahir di Gontor pada 19 September 1942. Ia merupakan putra pertama KH Imam Zarkasyi, salah seorang Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Gontor pada 1954. Lalu, setelah menamatkan Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda tahun 1965.

Adapun gelar Lc didapat dari Al Azhar University Kairo, Mesir pada 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di lembaga yang sama hingga meraih gelar MA pada 1978, dan gelar Doctor Honoris Causa pada 2005 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Terlibat LGBT, Personel TNI AU Dipecat dan Dihukum 8 Bulan Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan vonis pemecatan dinas terhadap Serka RR, personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di Rumah Sakit Pangkalan TNI Angkatan Udara (RSPAU) Dr.S.Hardjolukito Yogyakarta, atas dugaan terlibat kelompok LGBT.

Selain dipecat dari TNI, Serka RR juga dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Hakim karena terbukti melanggar pasal 103 KUHP Militer atau pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang di sengaja, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan , dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Hakim Ketua Letkol CHK Khamdan saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-10 Semarang, Rabu (21/10).

Baca juga: Isu LGBT di Internal TNI-Polri, Polri: Tunggu Laporan Propam

Atas vonis dari Majelis Hakim, Serka RR yang diberikan waktu berkomunikasi dengan Mayor Anggoro Jati dari Tim Penasehat Hukum TNI Angkatan Udara, menyatakan pikir-pikir.

Sebaliknya, pihak Oditur menyatakan menerima karena vonis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

“Yang jelas apa yang disampaikan Majelis Hakim itu telah sesuai dengan kami,” kata Oditur Letkol CHK Lucia Rita.

Sebelum Serka RR, Pengadilan Militer II-10 Semarang juga menjatuhkan vonis atas kasus yang sama terhadap Praka P, seorang personel TNI Angkatan Darat dengan hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Atas vonis tersebut, Praka P mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.

Sementara, Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.

Menurut Andi, sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.

Andi juga menyatakan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WhatsApp dengan nama komunitas tertentu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

PWI Apresiasi Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Wartawan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengapresiasi kinerja cepat Polri lantaran berhasil mengungkap pembunuhan wartawan online Demas Laira.

“Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” kata Atal dalam keterangan Persnya, Rabu (21/10).

Menurutnya, kinerja Polri dalam mengusut kasus pembunuhan wartawan berbeda dengan dahulu. Sebelumnya, kasus pembunuhan wartawan kasusnya hilang dan jarang yang terungkap.

“Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” katanya.

Dia berharap para pelaku dikukum seberat-beratnya agar ada efek jera.

“Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku,” pungkasnya.

(HT)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC