Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan April 2018 lalu diperlukan agar langkah-langkah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 betul-betul jelas, terukur, terintegrasi.
“Saya tekankan menuju ke negara industri yang tangguh kita harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas mengenai Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) siang.
Jokowi secara langsung menagih implementasi peta jalan penerapan industri 4.0 yang sudah diluncurkan pemerintah pada April 2018 lalu dalam rangka menghadapi perubahan dunia.
“Saya ingin mendengar laporan implementasinya dan ini kita perlukan agar langkah kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar langkah-langkah perubahan harus betul-betul nyata terutama di 5 sektor industri prioritas yang sudah sering kita bicarakan, yaitu di industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik.
Ia meyakini, kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat dan dalam, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan.
“Terutama dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi, dan juga tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” sambungnya.
Sebelumnya Presiden menyampaikan, dalam rapat terbatas itu ia ingin mendengar laporan implementasi dari Peta Jalan untuk Industri 4.0.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
