Connect with us

Hot Topic

Jokowi: Pantau Parameter Penanganan Pandemi dan Cegah Meluasnya Covid-19 di Daerah

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Peningkatan kasus penularan Covid-19 yang terjadi selepas masa libur panjang dalam beberapa kesempatan sebelumnya menjadi sebuah pengalaman bagi seluruh pihak untuk menjaga kewaspadaan. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala untuk dapat segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus di daerah.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

Pada masa libur Lebaran tahun ini, Kepala Negara memperoleh data bahwa sebanyak 1,5 juta orang tetap melakukan mudik pada kurun waktu 6-17 Mei 2021 di tengah masa peniadaan mudik yang telah disosialisasikan pemerintah. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk.

Untuk diketahui, sebelum adanya kebijakan peniadaan mudik, sebesar 33 persen masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Sementara setelah dilakukan sosialisasi luas, angka tersebut turun menjadi 7 persen. Angka tersebut mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1 persen melalui penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan beberapa waktu lalu.

“Memang 1,1 persen kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mencermati adanya peningkatan kasus penularan di 15 provinsi dalam kurun waktu belakangan ini, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Sementara itu, parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau _bed occupancy ratio_ (BOR). Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan pandemi dilakukan dengan baik sehingga BOR di rumah-rumah sakit masing-masing daerah berada di bawah 50 persen.

Saat ini, BOR secara nasional telah berada di angka 29 persen yang menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah.

“Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50 persen. Ini tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatera Utara BOR-nya 56 persen, Kepulauan Riau BOR-nya 53 persen, Riau BOR-nya 52 persen. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati-hati,” ucapnya.

Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, yang selama masa pandemi ini dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19 juga mencatat penurunan BOR yang tentunya menjadi hal yang menggembirakan. Pada September 2020, BOR di Wisma Atlet diketahui pernah mencapai angka di atas 90 persen.

“Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90 persen hari ini di angka 15,5 persen,” tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Melonjaknya kasus Covid-19 dan tingkat keterisian tempat tidur yang semakin meningkat, Pemerintah telah menerima banyak masukan termasuk Pembatasan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown. Namun, PPKM Mikro dinilai merupakan kebijakan yang paling tepat untuk saat ini.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menampaikan keterangan di Istana Kepresidenen Bogor, Jawa Barat pada Rabu (23/06, yang juga disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujarnya.

Jokowi menyebut, berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Menurutnya, kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Baca juga: Satgas: Upaya Penurunan Tingkat Keterisian Tempat Tidur Harus Lebih Baik 

Untuk itu, Jokowi meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

105 Orang di Gedung DPR Terkonfirmasi Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan, sebanyak 105 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR.

Hal ini diketahui usai Sekretariat Jenderal DPR menggencarkan pelaksanaan tracing dan testing untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Dari tracing kami kemarin dan hari ini ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif,” ujar Indra, Rabu 23 Juni 2021.

Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari anggota DPR, ASN, Tenaga Ahli hingga staf DPR. Adapun sebanyak 17 anggota DPR terkonfirmasi positif Covid-19.

“Selebihnya tersebar pada tenaga ahli, cleaning servis, Pamdal, dan ASN,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

MUI dan Dewan Masjid Serukan Sholat Jumat di Rumah Masing-Masing

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan bersama terkait penyelenggaraan sholat rawatib dan Sholat Jumat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2021, ditekankan bahwa seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-DKI Jakarta, agar mengganti Sholat Jumat dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu, juga diimbau agar pelaksanaan sholat rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

“Ketentuan ini berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 atau sampai ada maklumat selanjutnya,” demikian bunyi seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi, Rabu, 23 Juni 2021.

Seruan bersama tersebut dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021. Dalam surat edarannya,

MUI DKI menjelaskan bahwa seruan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, kasus virus corona melonjak drastis sehingga DKI Jakarta dinyatakan zona merah. Dalam hal ini, MUI DKI Jakarta mempertimbangkan perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan, salah satunya dengan peniadaan berkumpulnya orang banyak.

Sementara itu, dalam seruan bersama itu dinyatakan bahwa azan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu sholat.

Selain itu, pengeras suara masjid dan mushola dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan untuk menghindari sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan.

Seruan bersama itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC