Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah anggaran bantuan sosial (bansos) Rp14 triliun untuk program pupuk bersubsidi. Penambahan ini dilakukan karena anggaran subsidi pupuk yang sudah disiapkan pemerintah dinilai belum cukup.
Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran subsidi pupuk dalam APBN 2024. Dalam APBN 2024, pemerintah menganggarkan Rp26,6 triliun untuk subsidi pupuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan jumlah tersebut belum sanggup untuk mencakup tambahan jumlah petani penerima manfaat. Menurutnya, anggaran Rp26 triliun tersebut baru cukup menjangkau sebanyak 5,7 petani.
Padahal, katanya, subsidi pupuk sangat dibutuhkan agar mempercepat produksi pertanian. Terlebih, Airlangga mengatakan saat ini sudah memasuki masa tanam, terutama untuk komoditas padi.
“Subsidi pupuk itu penting karena kita masuk dalam musim tanam, dan kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Pemerintah, kata Airlangga menganggap ini sesuatu yang mendesak agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan.
“Sehingga kita harus tambahkan 2,5 juta petani dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Pak Presiden sudah sepakat untuk sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” terangnya.
Mengingat rencana tersebut baru dicetuskan pada tahun ini, maka alokasi tambahan anggaran tersebut tidak tersedia dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) APBN 2024. Airlangga menyebutkan, saat ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masih mencari sumber pendanaan rencana tersebut.
Salah satu opsi ialah menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diblokir sementara lewat automatic adjustment. Sebab pada tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, membekukan atau memblokir anggaran K/L hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan automatic adjustment.
“Nanti itu tekniknya ada macam-macam cara. Bu Menteri Keuangan akan menyelesaikannya, salah satunya automatic adjustment,” ucap Airlangga.
Diketahui, automatic adjustment adalah kebijakan pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara oleh Kemenkeu. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan Sri Mulyani pada tahun 2022 dan diatur di dalam Undang-Undang APBN 2022.
Pada tahun anggaran 2023, kebijakan automatic adjustment dilakukan dengan memblokir sementara 5 persen dari Pagu Belanja K/L. Automatic adjustment bertujuan untuk merespons dinamika global dan menjaga ketahanan APBN.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta alokasi dana subsidi untuk pupuk ditambah sebesar RP 14 triliun untuk tahun ini. Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Jokowi berharap tambahan anggaran ini akan memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Bahkan, menggenjot produksi.
“Subsidi pupuk sudah saya tambah sebesar 14 triliun rupiah. Urusan petani ya mesin dan pupuk,” ujar Presiden Jokowi saat meninjau tanam padi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rabu, 3 Januari 2024.
HT
