Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para pejabat TNI-Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Jokowi mengatakan bahwa alasan dia mengajak pertemuan di IKN supaya bisa melihat langsung proyek Nusantara.
“Kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN, yang pertama memang saya ingin saudara-saudara semua melihat IKN, melihat progres kota masa depan itu seperti apa, melihat semangat transformasi itu seperti apa,” ujar Jokowi, dikutip dari tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.
Selain ingin mengajak pejabat TNI-Polri melihat lebih dekat IKN, Jokowi ingin semuanya melihat progres kota masa depan. Ia percaya pejabat TNI-Polri akan membawa pulang semangat transformasi ke daerah masing-masing.
“Agar apa? Agar semangat transformasi itu bisa bapak ibu bawa pulang ke daerah, ke wilayah, untuk dikembangkan di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Jokowi mengakui IKN memang belum jadi sempurna. IKN membutuhkan waktu puluhan tahun agar menjadi ibu kota negara yang layak ditinggali.
“Mungkin bisa memakan waktu 10, 15 bahkan 20 tahun, meski saya meyakini bapak presiden terpilih pernah menyampaikan ke saya ‘akan saya percepat pak’,” kata Jokowi.
Jokowi mengklaim gedung transportasi, pemakaian listrik, semuanya menggunakan energi hijau. Menurutnya, seperti itu lah masa depan dunia.
“Baik karena di sini gedungnya harus green building, transportasinya harus transportasi hijau, pemakaian listrik juga dari energi hijau, itu lah masa depan dunia, dunia semua menuju semua ke sana, kita juga ingin menuju ke sana tapi mendahului dari yang lain,” lanjutnya.
Jokowi meminta TNI dan Polri ikut mengawal proses transisi pemerintahan. Jokowi menginginkan peralihan kuasa kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung mulus.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga hadir.
Hadir pula Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
HT
