Channel9.id – Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan PDIP yang telah memecatnya, termasuk putra serta menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dari keanggotaan partai.
“Ya, enggak apa-apa, saya menghormati itu,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024).
Ia mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
“Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” katanya.
Disinggung soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) ke partai, ia hanya menanggapi dengan senyuman.
Sementara itu, terkait soal kemungkinannya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan.
“Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” katanya.
Mengenai alasan pemecatan, ia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu.
“Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya,” katanya.
PDIP resmi memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024).
Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun ditemani sejumlah Ketua DPP DPP PDIP lain, mulai dari Bambang Wuryanto, Said Abdullah, hingga Olly Dondokambey.
“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Komarudin, dikutip dari video yang diterima, Senin (16/12/2024).
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” sambung Komarudin.
Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada Sabtu (14/12/2024). SK tersebut diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PDIP dengan demikian juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. SK tersebut juga menegaskan, PDIP tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Jokowi.
“DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan SK ini pada Kongres yang akan datang,” ucap Komarudin.
HT
