Connect with us

Nasional

Jokowi: Vaksin Covid-19 Memberikan Perlindungan Kesehatan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu 13 Januari 2021 menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Dia menerima suntikan vaksin bersama dengan sejumlah pejabat lainnya.

“Setelah kita melaksanakan vaksinasi pertama ini, nanti akan dilanjutkan dengan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,”  ujar Jokowi pada saat konferensi pers usai pelaksanaan vaksin.

Ia menjelaskan, vaksinasi perdana ini dilakukan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat Emergency Use Autorization (UEA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.

Baca juga: Disuntik Vaksin Corona, Jokowi: Tidak Terasa Sama Sekali 

Jokowi menilai, vaksinasi Covid-19 ini penting dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona. “Vaksin Covid-19 akan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan, keamanan bagi masyarakat dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi,”katanya.

Meski telah dilaksanakan vaksinasi, Jokowi mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin prokes. “Tetap terus dilakukan, masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan,”imbaunya.

Secara khusus Jokowi mengucapkan terima kasihnya kepada Profesor dr. Abdul Muthalib, SpPD-KHOM yang melakukan suntikan perdana kepadanya. Sebagai informasi, Abdul Muthalib adalah Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  Prof. Dr Abdul Mutholib yang tadi telah menyuntikkan vaksin kepada saya,”tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori memuji kerja sama dan sinergi yang dibangun antara Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat merilis hasil sensus penduduk 2020.

Menurutnya, kerja sama itu dibangun sejak persiapan Sensus Penduduk  2020, salah satunya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data sensus penduduk.

Demikian disampaikan Hudori dalam Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 (Rilis Angka Administrasi Kependudukan) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/01).

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 

Adapun sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data pelayanan kependudukan merupakan hasil konsolidasi dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Hudori menuturkan, sinergitas kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

“Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia, saya ulang untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” ujarnya.

Hudori menjelaskan, penggunaan data kependudukan Kemendagri sebagai basis data Sensus Penduduk Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beleid itu menyebut jika Data Kependudukan Kemendagri digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya: untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, baik perencanaan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Untuk itu, Hudori berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. “Semoga kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan BPS memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Targetkan Perekaman KTP-el 5,7 Juta Jiwa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa pada tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, (21/01).

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP Tahun 2020 adalah sebesar 196.394.976 jiwa. Sementara itu, capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir tahun sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11%.

“Dengan demikian, sisanya sebanyak 1.745.964 jiwa belum melakukan perekaman,”katanya.

Baca juga: Dukcapil: Perekaman KTP-el Tembus 99,71 persen 

Sedangkan, sambung Hudori, untuk tahun 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa.

“Yaitu terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir tahun 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa,”jelasnya.

Selain itu pada data kependudukan semester II tahun 2020 juga terdapat penduduk sebanyak 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang berarti sudah memiliki KTP-el.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC